SuaraJogja.id - Ratusan massa yang mengatasnamakan Front Aliansi Mahasiswa Jogja Bergerak melakukan aksi unjukrasa di kantor DPRD DIY, Senin (1/9/2025) siang.
Kedatangan massa ke kantor wakil rakyat tersebut dijaga penuh ratusan anggota TNI.
Massa yang kebanyakan berbaju hitam awalnya menggelar orasi di kawasan pedestrian.
Namun mereka bernegosiasi dengan aparat kepolisian untuk bisa masuk ke gedung wakil rakyat tersebut.
Setelah diperbolehkan masuk, massa kembali berorasi
di depan gedung yang merupakan cagar budaya tersebut. Massa sempat disambut bergada yang sengaja datang di tempat tersebut serta ditemui sejumlah anggota DPRD DIY.
Dalam orasinya, massa menyoroti banyaknya TNI yang melakukan pengamanan.
Mereka menilai keterlibatan militer dalam ranah sipil melanggar norma demokrasi sekaligus menimbulkan trauma sejarah.
"Seharusnya militer tidak boleh masuk ke ranah sipil dalam pengamanan aksi demonstrasi. Hari ini, negara menunjukkan ketakutannya dengan menurunkan TNI menghadapi aksi. Ini yang kami kritik keras, apalagi kemarin saat pengesahan RUU TNI," papar Ain Dadung, salah seorang perwakilan massa disela aksi.
Keterlibatan TNI dalam aksi massa tersebut, menurut Dadung berpotensi menghidupkan kembali pengalaman kelam.
Baca Juga: Terungkap! Aliansi Jogja Memanggil Sebut Aksi di Polda DIY Tak Terkendali Akibat Ini
Tragedi 1998 dikhawatirkan berpotensi terulang kali ini.
"Kami sangat menyayangkan hal ini, karena kita tahu Prabowo punya latar belakang militer. Jiwa-jiwa militeristik itu pasti akan memengaruhi gaya kepemimpinannya, yang bisa melahirkan sikap otoriter," tandasnya.
Tak hanya pengamanan aksi, massa juga menuntut reformasi total institusi negara, terutama Polri.
Sebab aparat seringkali melakukan tindakan represif hingga menimbulkan korban jiwa.
"Pada tanggal 25 [Agustus 2025] kemarin terjadi tragedi. Ada kawan-kawan kita dari ojol, Affan Kurniawan, yang ditabrak dan dilindas oleh mobil Barakuda. Di Jogja, ada juga kawan mahasiswa dari Amikom yang dipukuli polisi sampai meninggal," tandasnya.
Massa juga menolak rencana kenaikan tunjangan anggota DPR.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Mobil Keluarga Tahan Banting Anti Mogok, Mulai Rp 60 Jutaan
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 17 Oktober: Klaim 16 Ribu Gems dan Pemain 110-113
- Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka? Ratusan Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan Ayam Basi
- Jepang Berencana Keluar dari AFC, Timnas Indonesia Bakal Ikuti Jejaknya?
- Muncul Dugaan Kasus Trans7 vs Ponpes Lirboyo untuk Tutupi 4 Kasus Besar Ini
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
-
Kabar Gembira! Pemerintah Guyur BLT Ekstra Rp30 T, 17 Juta Keluarga Baru Kebagian Rezeki Akhir Tahun
Terkini
-
Sleman Dikepung Ancaman Banjir Lahar, hingga Longsor dari Lereng Merapi ke Prambanan
-
Jokowi Kembali ke 'Rumah', Jawab Isu Ijazah Palsu Tanpa Kata di Dies Natalis Kehutanan UGM
-
Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Prabowo: Semoga Diberi Kekuatan dan Kesehatan Pimpin Negara
-
Gugup Pidato Depan Jokowi, Celetukan Ijazah Asli Menteri Raja Juli Bikin Seisi UGM Riuh
-
Jokowi dan Raja Juli Hadiri Rapat Senat Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM