SuaraJogja.id - Ratusan massa yang mengatasnamakan Front Aliansi Mahasiswa Jogja Bergerak melakukan aksi unjukrasa di kantor DPRD DIY, Senin (1/9/2025) siang.
Kedatangan massa ke kantor wakil rakyat tersebut dijaga penuh ratusan anggota TNI.
Massa yang kebanyakan berbaju hitam awalnya menggelar orasi di kawasan pedestrian.
Namun mereka bernegosiasi dengan aparat kepolisian untuk bisa masuk ke gedung wakil rakyat tersebut.
Setelah diperbolehkan masuk, massa kembali berorasi
di depan gedung yang merupakan cagar budaya tersebut. Massa sempat disambut bergada yang sengaja datang di tempat tersebut serta ditemui sejumlah anggota DPRD DIY.
Dalam orasinya, massa menyoroti banyaknya TNI yang melakukan pengamanan.
Mereka menilai keterlibatan militer dalam ranah sipil melanggar norma demokrasi sekaligus menimbulkan trauma sejarah.
"Seharusnya militer tidak boleh masuk ke ranah sipil dalam pengamanan aksi demonstrasi. Hari ini, negara menunjukkan ketakutannya dengan menurunkan TNI menghadapi aksi. Ini yang kami kritik keras, apalagi kemarin saat pengesahan RUU TNI," papar Ain Dadung, salah seorang perwakilan massa disela aksi.
Keterlibatan TNI dalam aksi massa tersebut, menurut Dadung berpotensi menghidupkan kembali pengalaman kelam.
Baca Juga: Terungkap! Aliansi Jogja Memanggil Sebut Aksi di Polda DIY Tak Terkendali Akibat Ini
Tragedi 1998 dikhawatirkan berpotensi terulang kali ini.
"Kami sangat menyayangkan hal ini, karena kita tahu Prabowo punya latar belakang militer. Jiwa-jiwa militeristik itu pasti akan memengaruhi gaya kepemimpinannya, yang bisa melahirkan sikap otoriter," tandasnya.
Tak hanya pengamanan aksi, massa juga menuntut reformasi total institusi negara, terutama Polri.
Sebab aparat seringkali melakukan tindakan represif hingga menimbulkan korban jiwa.
"Pada tanggal 25 [Agustus 2025] kemarin terjadi tragedi. Ada kawan-kawan kita dari ojol, Affan Kurniawan, yang ditabrak dan dilindas oleh mobil Barakuda. Di Jogja, ada juga kawan mahasiswa dari Amikom yang dipukuli polisi sampai meninggal," tandasnya.
Massa juga menolak rencana kenaikan tunjangan anggota DPR.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
Terkini
-
Harapan Baru dari Perbukitan Menoreh, Petani Patihombo Mantap Kembangkan Kopi Arabika
-
Populasi Elang Jawa Terancam Punah, Habitat yang Berkurang Drastis Jadi Penyebab
-
Heboh Mbak Rara Pawang Hujan Ditegur Abdi Dalem Saat Labuhan Parangkusumo, Ini Respon Keraton Jogja
-
Sidang Hibah Pariwisata, Saksi Ungkap WA Raudi Akmal dan Arahan Sukseskan Pilkada
-
Cantik di Luar, Sunyi di Dalam: Tangisan Haru Pedagang Pasar Sentul Mengeluh Sepi Pembeli