SuaraJogja.id - Ratusan massa yang mengatasnamakan Front Aliansi Mahasiswa Jogja Bergerak melakukan aksi unjukrasa di kantor DPRD DIY, Senin (1/9/2025) siang.
Kedatangan massa ke kantor wakil rakyat tersebut dijaga penuh ratusan anggota TNI.
Massa yang kebanyakan berbaju hitam awalnya menggelar orasi di kawasan pedestrian.
Namun mereka bernegosiasi dengan aparat kepolisian untuk bisa masuk ke gedung wakil rakyat tersebut.
Setelah diperbolehkan masuk, massa kembali berorasi
di depan gedung yang merupakan cagar budaya tersebut. Massa sempat disambut bergada yang sengaja datang di tempat tersebut serta ditemui sejumlah anggota DPRD DIY.
Dalam orasinya, massa menyoroti banyaknya TNI yang melakukan pengamanan.
Mereka menilai keterlibatan militer dalam ranah sipil melanggar norma demokrasi sekaligus menimbulkan trauma sejarah.
"Seharusnya militer tidak boleh masuk ke ranah sipil dalam pengamanan aksi demonstrasi. Hari ini, negara menunjukkan ketakutannya dengan menurunkan TNI menghadapi aksi. Ini yang kami kritik keras, apalagi kemarin saat pengesahan RUU TNI," papar Ain Dadung, salah seorang perwakilan massa disela aksi.
Keterlibatan TNI dalam aksi massa tersebut, menurut Dadung berpotensi menghidupkan kembali pengalaman kelam.
Baca Juga: Terungkap! Aliansi Jogja Memanggil Sebut Aksi di Polda DIY Tak Terkendali Akibat Ini
Tragedi 1998 dikhawatirkan berpotensi terulang kali ini.
"Kami sangat menyayangkan hal ini, karena kita tahu Prabowo punya latar belakang militer. Jiwa-jiwa militeristik itu pasti akan memengaruhi gaya kepemimpinannya, yang bisa melahirkan sikap otoriter," tandasnya.
Tak hanya pengamanan aksi, massa juga menuntut reformasi total institusi negara, terutama Polri.
Sebab aparat seringkali melakukan tindakan represif hingga menimbulkan korban jiwa.
"Pada tanggal 25 [Agustus 2025] kemarin terjadi tragedi. Ada kawan-kawan kita dari ojol, Affan Kurniawan, yang ditabrak dan dilindas oleh mobil Barakuda. Di Jogja, ada juga kawan mahasiswa dari Amikom yang dipukuli polisi sampai meninggal," tandasnya.
Massa juga menolak rencana kenaikan tunjangan anggota DPR.
Berita Terkait
Terpopuler
- Wabup Syaefudin Ditahan karena Kasus Korupsi, Bupati Lucky Hakim Minta Maaf ke Pemilih
- Dingatkan Teddy Segera Akhiri Pidato, Prabowo: Letkol Ngatur Presiden
- Ajudan Gubernur Kaltim Masuk Desil 1 DTSEN, Mensos Buka Suara
- 4 Sunscreen Wardah untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- Tak Masuk Skuad Utama Persija, Kualitas Shayne Pattynama di Bawah Standar Shin Tae-yong
Pilihan
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
Terkini
-
Sarkemfest 2026 Tak Sekadar Pesta, UMKM Lokal Didorong Ketiban Berkah Wisata Malioboro
-
CGV Arthouse Hadir di Yogyakarta, Film Kuldesak hingga Perfect Days Siap Tayang Bulan Depan
-
Tak Sekadar Soal Reformasi 1998, Laut Bercerita Angkat Duka Keluarga Korban Penghilangan Paksa
-
BRI Buka Jalan Karier bagi Talenta Muda Lewat Program Magang Nasional
-
Bikin Pembatik Jogja Bernapas Lebih Lega, Inovasi Lilin Ini Ternyata Berasal dari Bahan Tak Terduga