Terjerat Korupsi, Eks Kepala DPMPTSP Kota Jogja Segera Dipecat Sebagai ASN

SuaraJogja.id - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta menyatakan masih akan mendalami lebih dulu salinan putusan hukum oleh Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta terhadap terdakwa eks Kepala DPMPTSP, Nurwidihartana.

Nurwidihartana sendiri diketahui merupakan terdakwa kasus korupsi berupa suap perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton di Kota Yogyakarta.  

Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta Dedi Budiono menuturkan bahwa saat ini pencabutan status Nurwidi sebagai ASN di Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja masih bersifat sementara. Pencabutan sementara status ASN itu dilakukan sejak Nurwidi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juni 2022 lalu.

"Semua hak dan statusnya sudah dicabut sementara. Sekarang kan putusan sudah ada dan inkrah, jadi nanti melanjutkan keputusan yang sifatnya sementara itu saja," kata Dedi, Sabtu (11/3/2023).

Baca Juga: Nenek Penjual Kue Keliling Tergeletak di Tanah, Dianiaya Oknum ASN di Kabupaten Gowa

Pencabutan status ASN sementara itu termasuk dengan berhentinya gaji pada jabatan yang diterima terpidana sebelumnya. Saat ini, Dedi menyebut koordinasi terus dilakukan kepada PN Yogyakarta termasuk untuk mendapat salinan putusan hukum tersebut.

"Kita akan baca dulu putusan dan pertimbangannya apakah kami harus ajukan permohonan salinan itu ke PN atau kami bisa download di aplikasi mereka," ucapnya.

"Kalau bisa ya memang langsung saja dan kalau mesti pakai surat itu akan kami surati juga untuk segera berkirim," imbuhnya. 

Disampaikan Dedi, selain berkomunikasi dengan PN Yogyakarta. Pihaknya turut berkoordinasi dengan Pj Wali Kota Yogyakarta sebagai pimpinan saat ini.

Kaitannya dengan surat menyurat yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Terkait dengan proses pemecatan Nurwidihartana sebagai ASN secara tetap.

Baca Juga: Sri Mulyani: Hasil Investigasi Harta Tak Wajar 69 ASN Kemenkeu Bakal Diungkap Pekan Depan

"Bentuknya nanti surat keputusan, karena sekarang kepala daerahnya kan belum definitif. Jadi memang ada pemberitahuan ke Kemendagri, sifatnya pemberitahuan saja," tandasnya.