SuaraJogja.id - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menanggapi wacana terkait dengan pelarangan bus pariwisata untuk memasuki kawasan Kota Yogyakarta. Pihaknya khawatir kebijakan itu justru dapat membuat wisatawan kabur.
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranawa Eryana menyebut bahwa kebijakan itu perlu dirumuskan secara matang-matang. Termasuk dengan melibatkan seluruh pihak terkaut di dalamnya.
"Iya, harus dirumuskan matang-matang. Ada plus dan minusnya. Kita kalau mau itu betul-betul diterapkan itu minusnya apa, kemudian kita cari solusi bersama," ujar Deddy, Jumat (17/3/2023).
Disampaikan Deddy, PHRI DIY tidak menghendaki nantinya shuttle yang kemudian diproyeksikan menjadi pengganti bus pariwisata untuk mengantarkan para pengunjung masuk ke Kota Jogja justru dibebankan kepada pihak perhotelan.
Baca Juga: TelkoMedika Komitmen Beri Layanan Terbaik dengan Resmikan Klinik dan Apotek di Yogyakarta
Sebab ia menyebut pihaknya selama ini juga sudah membayar pajak ke pemerintah kota maupun kabupaten. Jika lantas dibebankan kepada travel agent tentu akan menambah biaya yang lebih tinggi lagi.
Kondisi itu dikhawatirkan bakal berpengaruh pada kunjungan wisatawan ke DIY. Hingga kemudian kaburnya para pelancong untuk memilih berwisata ke kota lain.
"Kalau itu dibebankan ke travel agent otomatis costnya semakin tinggi. Dia (travel agent) akan mengalihkan destinasi, bukan ke DIY tapi ke wilayah lain, yang sekarang gencar kan Solo, ini yang harus dipertimbangkan betul oleh pemerintah," terangnya.
Padahal, kata Deddy, pihaknya selama ini juga sudah berjuang untuk mendatangkan wisatawan ke DIY. Dilihat lebih luas lagi kerugian dari dampak negatif itu tidak hanya akan dirasakan usaha restoran dan hotel saja.
Ada pula pusat oleh-oleh hingga para pengusaha UMKM yang juga berpotensi terdampak. Jika memang dampak negatif benar terjadi akibat penerapan kebijakan yang kurang sesuai tersebut.
"Jadi yang berdampak itu nantinya bukan hanya PHRI, pusat oleh-oleh, UMKM nanti juga akan berdampak loh, kalau enggak ada wisatawan. Kita sudah belajar dari pandemi lah. Dengan PPKM, itu istilahnya kayak PPKM, bus enggak boleh masuk dan segala macam," ucapnya.
Berita Terkait
-
Wisata Jokowi, Rasa Cinta di Antara Suara Kritis Kita
-
Ada 'Wisata Jokowi' di Solo yang Sempat Bikin Wamendagri Penasaran, Apa Itu?
-
Libur Lebaran di Solo: Rekomendasi Kolam Renang Keluarga yang Asyik
-
8 Rekomendasi Tempat Wisata di Solo, Kunjungi Bersama Keluarga saat Pulang Kampung
-
Anime Solo Leveling: Teori di Balik Sung Jin-Woo Mampu Mengerti Bahasa Monster
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
Pilihan
-
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Yaman, Link Live Streaming dan Prediksi Susunan Pemain
-
Minuman Berkemasan Plastik Berukuran Kurang dari 1 Liter Dilarang Diproduksi di Bali
-
Nova Arianto: Ada 'Resep Rahasia' STY Saat Timnas Indonesia U-17 Hajar Korea Selatan
-
Duh! Nova Arianto Punya Ketakutan Sebelum Susun Taktik Timnas Indonesia U-17 Hadapi Yaman
-
Bukan Inter Milan, Dua Klub Italia Ini Terdepan Dapatkan Jay Idzes
Terkini
-
Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
-
Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!
-
Masa WFA ASN Diperpanjang, Pemkot Jogja Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan