Rugikan Keuangan Negara Rp2,4 Miliar, Kejati DIY Tetapkan Dirut PT Deztama Putri Sentosa Sebagai Tersangka Mafia Tanah

SuaraJogja.id - Kejaksaan Tinggi DIY menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Deztama Putri Santosa, RS sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan tanah kas desa di wilayah Caturtunggal, Kabupaten Sleman. Perbuatan RS dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2.467 miliar lebih.

"Pada hari ini Jumat tanggal 14 April 2023 penyidik Kejaksaan Tinggi DIY telah menaikkan status saksi menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman oleh PT Deztama Putri Sentosa," kata Kepala Kejaksaaan Tinggi DIY Ponco Hartanto saat jumpa pers di Kantor Kejati DIY, Jumat (14/4/2023).

Hal itu berdasarkan surat perintah penetapan tersangka yang telah diterbitkan langsung oleh Kepala Kejaksaan tinggi DIY.

"Atas nama tersangka dengan inisial RS yang bisa kita lihat sudah kita tampilkan di belakang saya, selaku dirut PT Deztama Putri Sentosa," sambungnya.

Baca Juga: Kejati DIY Amankan Dua Tersangka Pembobol Bank Bermodus Kredit Fiktif

Secara singkat, Hartanto menuturkan bahwa perkara ini berawal dari surat Gubernur DIY nomor 700/1277 tanggal 20 Maret 2023 lalu. Perihal penyampaian LHP yang di dalamnya ditemukan kerugian negara kurang lebih Rp2.476.300.000 miliar dalam perkara pemanfaatan tanah kas Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman oleh PT Deztama Putri Sentosa.

Penetapan tersangka sendiri dilakukan setelah penyidik mendapatkan minimal dua alat bukti yang sah. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP.

"Dua alat bukti cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Nah salah satunya adanya LHP ada kerugian negara, ada surat-surat, yang kedua kan keterangan dari saksi-saksi," terangnya.

Berdasarkan penyidikan sementara, modus yang digunakan RS adalah mengaku untuk investasi. Namun pada akhirnya justru merupakan jual beli properti yang melanggar aturan.

Mengingat sejumlah lahan sudah selesai dilakukan pembangunan dan sudah ditempat. Sehingga dari segi perizinan sewa pun itu sudah melanggar aturan di Pergub.

Baca Juga: Kejati DIY Berhasil Meringkus Terpidana Kasus Penggelapan Uang, Sempat Buron 7 Tahun

"Kalau kami penyidik menganggap bahwa itu modus dengan investasi tapi tujuan akhirnya mungkin juga situ jual beli, ini baru pendalaman-pendalaman, jual beli properti," ungkapnya.