Mendes PDTT: Daftar Tunggu Transmigrasi Capai 5.000 KK Lebih

Berbicara tentang yang lebih luas, Gus Halim menyebut lahan yang diserahkan ke warga transmigrasi tidak lagi hanya dua hektar. Tetapi minimal tiga hektar walaupun masih bersifat komunal.

"Nah beberapa hal ini tentu tidak bisa dilakukan tanpa ada perubahan undang-undang di samping juga kebutuhan warga masyarakat untuk transmigrasi masih sangat luar biasa banyaknya," paparnya.

Sementara itu, Dirjen PPKTrans Danton Ginting melaporkan, peserra Rakornas adalah 50 Kepala daerah, Dinas yang membidangi ketransmigrasian dari 32 provinsi dan 87 kabupaten, Mahasiswa penerima PPSBKT 45 orang. Termasuk mahasiswa UGM yang akan melaksanakan KKN-PPM sekira 1.000 orang.

"Poin yang menjadi perhatian dalam agenda ini adalah merumuskan arah kebijakan penyelenggaraan transmigrasi ke depan. Momentumnya adalah proses penyusunan RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045," kata Danton.

Baca Juga: Sebut Transmigrasi sudah Ketinggalan Zaman, Menteri Desa dan PDTT Ubah Jadi Transpolitan