Terkait Polemik Mandor Bule di Proyek IKN, Menteri PUPR: Masih Wacana

SuaraJogja.id - Rencana pemerintah untuk menggunakan jasa pengawas atau mandor orang asing dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih menuai pro kontra. Pasalnya selain menyisihkan tenaga kerja lokal, kebijakan itu dinilai akan memakan anggaran yang lebih besar.

Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa kebijakan terkait pengawas dari orang asing itu belum diputuskan. 

Ditegaskan bahwa ia sendiri nantinya yang akan memutuskan terkait rencana melibatkan orang asing atau bule tersebut. Namun sementara ini hal tersebut masih dalam tahap wacana saja.

"Ya belum diputuskan. Nanti kan saya yang putusin," ujar Basuki di Balai Teknik Sabo, Maguwoharjo, Sleman, Rabu (21/6/2023).

Baca Juga: Kritik Mimpi Jokowi, Rizal Ramli: IKN Proyek Gagal, Ujungnya Nanti Macam Kereta Cepat

Basuki menuturkan sejauh ini proyek IKN Nusantara sudah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun lebih jauh ia masih belum memutuskan terkait kemungkinan penggunaan pengawas asing tersebut.

"Ya, selama ini kan sudah jalan semua untuk nasional. Tidak ada masalah. Kalau memang ada nanti mungkin, ya masih wacana," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, baru-baru ini mengungkapkan pandangannya terkait sumber daya manusia (SDM) lokal dalam mengawasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Menurut Luhut, SDM lokal masih belum layak untuk menjalankan tugas pengawasan tersebut, sehingga ia lebih memilih untuk mengandalkan tenaga kerja asing.

Luhut meyakini bahwa SDM di Indonesia perlu ditingkatkan kemampuannya agar dapat menghasilkan kualitas yang maksimal.

Baca Juga: Awang Faroek Ishak Klaim IKN Bagian dari 7 Mimpi Kaltim yang Tertuang Dalam Monumen Kapsul Waktu

Dalam konteks pembangunan IKN yang merupakan proyek besar dan kompleks, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.