SuaraJogja.id - Rencana pemerintah untuk menggunakan jasa pengawas atau mandor orang asing dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih menuai pro kontra. Pasalnya selain menyisihkan tenaga kerja lokal, kebijakan itu dinilai akan memakan anggaran yang lebih besar.
Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa kebijakan terkait pengawas dari orang asing itu belum diputuskan.
Ditegaskan bahwa ia sendiri nantinya yang akan memutuskan terkait rencana melibatkan orang asing atau bule tersebut. Namun sementara ini hal tersebut masih dalam tahap wacana saja.
"Ya belum diputuskan. Nanti kan saya yang putusin," ujar Basuki di Balai Teknik Sabo, Maguwoharjo, Sleman, Rabu (21/6/2023).
Baca Juga: Kritik Mimpi Jokowi, Rizal Ramli: IKN Proyek Gagal, Ujungnya Nanti Macam Kereta Cepat
Basuki menuturkan sejauh ini proyek IKN Nusantara sudah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun lebih jauh ia masih belum memutuskan terkait kemungkinan penggunaan pengawas asing tersebut.
"Ya, selama ini kan sudah jalan semua untuk nasional. Tidak ada masalah. Kalau memang ada nanti mungkin, ya masih wacana," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, baru-baru ini mengungkapkan pandangannya terkait sumber daya manusia (SDM) lokal dalam mengawasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Menurut Luhut, SDM lokal masih belum layak untuk menjalankan tugas pengawasan tersebut, sehingga ia lebih memilih untuk mengandalkan tenaga kerja asing.
Luhut meyakini bahwa SDM di Indonesia perlu ditingkatkan kemampuannya agar dapat menghasilkan kualitas yang maksimal.
Baca Juga: Awang Faroek Ishak Klaim IKN Bagian dari 7 Mimpi Kaltim yang Tertuang Dalam Monumen Kapsul Waktu
Dalam konteks pembangunan IKN yang merupakan proyek besar dan kompleks, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Salah satu alasan Luhut lebih memilih tenaga kerja asing adalah karena mereka memiliki pengalaman dan keahlian khusus dalam bidang konstruksi yang mungkin belum dimiliki sepenuhnya oleh SDM lokal.
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Gibran Sebut Pemerintah Tak Sengaja Pakai Dana Haji, jadi Tidak Berdosa
-
Cek Fakta: Budi Arie Sebut Pemerintah Pakai Dana Haji Rp700 Triliun untuk IKN
-
Anies Lancar Ngobrol Bahasa Inggris dengan Bule, Publik Sentil Mantan Presiden
-
Momen Lawas Gibran Panik Ditanya Anak SMK soal IKN Viral Lagi, Warganet: Jadi Trauma Diskusi?
-
Soal jika Ada Warga Korban Gusuran Proyek IKN Tak Sepakat Nilai Ganti Rugi, Begini Kata Pejabat OIKN
Terpopuler
- Manajer Jelaskan Emil Audero Terkesan 'Hilang' dari Timnas Indonesia
- Erick Thohir Singgung Kevin Diks dan Sandy Walsh: Saya Tidak Tahu
- Manajer Respons Potensi Dean James hingga Joey Pelupessy Rusak Keseimbangan Timnas Indonesia
- Viral Ormas Pemuda Pancasila Segel Pabrik Diduga Karena Tidak Mau Bayar Setoran
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur yang Lagi Pusing gegara Riau Defisit Anggaran
Pilihan
-
Eksklusif Kas Hartadi: Timnas Indonesia Bisa Menang Lawan Australia
-
Lahan di IKN Diperebutkan, DPRD PPU Minta Pemerintah Tidak Tutup Mata: Lindungi Rakyat!
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Terbaik Jelang Lebaran 2025
-
Media Australia: Pemain Naturalisasi Ancam Patriotisme Timnas Indonesia
-
Mobil Elektrifikasi Makin Diminati, Toyota Indonesia Optimistis Ekspor 3 Juta Mobil Tahun Ini
Terkini
-
Jutaan Orang Diprediksi Melintas Sleman saat Lebaran, Infrastruktur Jalur Alternatif Dipersiapkan
-
Bus Dilarang Melintas Kota Jogja untuk Cegah Macet saat Lebaran? Begini Penjelasan Wali Kota
-
Jalur Clongop kerap Longsor, Pemda DIY Baru Gelontorkan Rp15 Miliar untuk Dua Lokasi
-
Efisiensi Pemerintah dan Larangan Studi Tour: Pariwisata Sleman di Ujung Tanduk?
-
Istirahat di Angkringan Berujung Celurit, Pria di Sleman Jadi Korban Pembacokan Brutal