Kemiskinan Ekstrim Nol Persen Sulit Terwujud, Mendes Abdul Halim Kebut Desa Wisata

SuaraJogja.id - Presiden Joko Widodo (jokowi) mentargetkan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia bisa mencapai 0 persen pada 2024 mendatang. Namun target ini dikhawatirkan banyak pihak tidak akan bisa tercapai mengingat dari data Badan Pusat Statistik(BPS), angka kemiskinan ekstrim di negara ini masih sekitar 1,12 persen pada Maret 2023 ini.

Karenanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pun mempercepat penguatan desa wisata selain memetakan jumlah warga miskin ekstrim. Hal ini dimungkinkan mengingat saat ini ada lebih dari 4.600 desa wisata di Indonesia.

"Salah satu target pak presiden pada 2024 indonesia bisa angka kemiskinan ekstrim nol itu kuncinya di desa. Kunci yang utama adalah data makanya kami sangat harapkan semua komponen desa memperkuat dan update warga miskin ekstrim supaya penanganan fokus dan gak salah sasaran," papar Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar dikutip Kamis (27/7/2023).

Menurut politisi PKB tersebut, penguatan dan pengembangan desa wisata menjadi bagian keberlanjutan capaian program nol persen kemiskinan ekstrim tersebut. Diantaranya melalui pemberdayaan masyarakat desa dalam mengembangkan karakteristik dan potensi yang dimiliki.

Baca Juga: Ekonomi Berangsur Pulih, Penduduk Miskin di Jateng Turun 66,73 Ribu Jiwa

Dalam upaya pengembangan desa wisata, kelompok marjinal dan kelompok rentan ikut dilibatkan. Desa-desa pun bisa memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata. Pemerintah tahun ini menganggarkan APBN untuk dana desa mencapai Rp 70 Triliun.

"Karena pemeliharaan atas keberhasilan nol persen miskin ekstrim di indonesia harus dilakukan salah satunya dengan desa wisata dan pemanfaatan dana desa untuk padat karya yang melibatkan kelompok marjinal, kelompok rentan. Kemudian warga miskin yang ekstrim yang sudah terentaskan [dari kemiskinan] harus dirawat dengan padat karya tunai desa," tandasnya.

Selain penguatan desa wisata, Kemendes PDTT juga ikut terlibat dalam program ASEAN Village Network bersama negara-negara ASEAN. Jejaring Desa ASEAN ini menjadi alat yang efektif untuk memperkuat desa-desa dalam menghadapi beragam masalah desa, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

"Melalui ASEAN village network, desa diharapkan dapat mengembangkan strategi dan kebijakan inovatif yang dapat menjawab tantangan unik yang dihadapi oleh masyarakat desa hingga ke tingkat regional. Strategi bersamanya melalui desa wisata, desa digital dan one village one product," tandasnya.

Sementara Direktur Utama BPD DIY, Santoso Rohmad mengungkapkan dunia perbankan ikut berperan dalam pengembangan program one village one product. Program mendorong pertumbuhan ekonomi melalui desa.

Baca Juga: Percepat Penurunan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting, Gubernur Khofifah Ajak Bupati dan Wali Kota Tingkatkan Sinergi

"Bagaimana one village one produk harus didukung dengan teknologi dalam rangka pengembangan pemasaran produk-produk diy. Kemudian transaksi juga harus transaksi berdasarkan teknologi," jelasnya.

Menurut Santoso, konsep one village one product sangat bagus dan dikembangkan melalui kerjasama dengan seluruh desa di DIY. Badan Usaha Milik Desa (bumdes) pun dilibatkan dalam pengembangan konsep tersebut.

"Bumdesnya yang terus didorong untuk ada kreativitas dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan ekonomi warga dan salah satunya dari sektor wisata," katanya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi