Ajukan Pledoi, Permintaan Maaf Jadi Pertimbangan Penasehat Hukum Ringankan Tuntutan Terdakwa Mutilasi

SuaraJogja.id - Terdakwa kasus mutilasi seorang perempuan di sebuah wisma di Jalan Kaliurang (Jakal) Sleman mengajukan keberatan atau pledoi atas tuntutan yang telah dibacakan JPU di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Selasa (15/8/2023).

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, JPU menilai bahwa terdakwa Heru Prastiyo bersalah atas kasus yang menimpanya tersebut dan dituntut hukuman mati. 

"Minggu depan dari pihak tim pengacara akan mengajukan pledoi pembelaan apapun itu," kata kuasa hukum terdakwa Heru Prastiyo, Sri Karyani, ditemui usai sidang di PN Sleman, Selasa (15/8/2023).

Sri menuturkan bahwa pihaknya akan mempersiapkan berbagai hal untuk meringankan hukuman terdakwa. Salah satunya permintaan maaf yang telah disampaikan beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Korban Mutilasi di Sleman Diketahui Meneliti LGBT hingga Tewas di Tangan Pelaku, Polda DIY Beri Penjelasan Ini

"Itu salah satu, dalam pledoi kami pasti akan kami sampaikan hal-hal yang akan meringankan terdakwa. Termasuk permintaan maaf dan segala macam," tuturnya. 

Ia menyatakan bahwa pihak terdakwa juga sudah dan tim penasihat hukum akan menerima resiko yang paling tertinggi terhadap vonis yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim. 

"Apapun vonisnya nanti kami akan sangat menghormati keputusan hakim," imbuhnya. 

JPU Hanifa yang membacakan tuntutan itu menyatakan bahwa semua unsur dalam dakwaan telah dapat diberikan. Oleh karena dakwaan ke satu primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu lagi dibuktikan. 

"Berdasarkan uraian tersebut di atas kami berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan," kata JPU Hanifa saat membacakan tuntutan di PN Sleman, Selasa pagi.

Baca Juga: Hasil Tes DNA Korban Mutilasi di Sleman Tak Kunjung Diungkap ke Publik, Polda DIY Bilang Begini

Tuntutan itu diberikan oleh JPU dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Mulai dari perbuatan terdakwa yang sudah terencana dengan rapi, perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban hingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang keji dan tidak berperi kemanusiaan.