SuaraJogja.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menantang bakal calon presiden (bacapres) 2024 untuk debat di kampus kuning tersebut. Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan menggelar kampanye di fasilitas pendidikan dengan catatan tidak membawa atribut.
Menyikapi hal tersebut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa pihaknya akan selalu terbuka soal ajakan itu.
Namun saat ini partai berlogo banteng moncong putih itu masih berfokus mengajak bacapres Ganjar Pranowo keliling Indonesia
Tidak hanya sebatas mengenalkan Gubernur Jawa Tengah itu sebagai bacapres dari PDIP untuk Pilpres 2024. Tetapi juga menyampaikan banyak gagasan tentang Indonesia ke depan.
"Dengan tahapan setelah Pak Ganjar keliling seluruh Indonesia maka tahap lebih lanjut adalah menyampaikan gagasan tentang masa depan," kata Hasto dikutip Rabu (23/8/2023).
Hal itu sekaligus untuk menggaet publik lebih luas untuk menaikkan elektoral Ganjar Pranowo. Namun memang secara khusus ajakan debat itu bukan lantas menjadi persoalan.
"Tidak ada persoalan buat Pak Ganjar Pranowo. Untuk menjadi Gubernur beliau harus mengikuti debat di KPUD, maka persoalan debat itu tidak menjadi persoalan," tuturnya.
Hasto berharap debat capres nantinya tak hanya sekadar omong kosong. Melainkan lebih kepada penyampaikan konsepsi masa depan kepada masyarakat.
"Tetapi yang penting adalah debat itu untuk menyampaikan kepada rakyat tentang konsepsi masa depan. Bagaimana setiap calon-calon pemimpin bangsa itu menjawab persoalan rakyat dan mampu memberikan suatu arah bagi masa depan untuk gerak cepat kemajuan Indonesia Raya," ungkapnya.
Baca Juga: Kasih Pembelaan, PDIP Tegaskan Ganjar Siap Ikut Tantangan Debat BEM UI
Bakal calon presiden (Bacapres) PDIP Ganjar Pranowo sendiri menyatakan sekarang masih terlalu dini untuk membahas soal debat capres.
"Debat opo. Sabar, wong belum apa-apa kok debat, sabar," kata Ganjar saat ditemui di Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (22/8/2023).
Diberitakan sebelumnya, tantang debat capres itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang. Sekaligus menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan menggelar kampanye di fasilitas pendidikan dengan catatan tidak membawa atribut.
"Silahkan datang ke UI jika berani. Jika memang punya nyali, BEM UI mengundang semua calon presiden/bakal calon presiden untuk hadir ke UI karena kami siap untuk menguliti semua isi pikiran kalian," kata Melki dalam keterangannya, Senin (21/8/2023).
"Jika melihat Putusan MK yang tengah diperbincangkan tersebut, tak ada satu pun frasa dalamnya yang menyebutkan memperbolehkan kampanye di kampus, melainkan disebutkan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan untuk mengundang para calon dengan tidak membawa atribut dan alat peraga," tambah dia.
Melki menilai, sosialisasi yang dilakukan bacapres belakangan imi terkesan membosankan. Pasalnya, dia menilai banyak ujaran minim substansi atau lip service yang disampaikan bacapres.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Garin Nugroho Singgung Peran Pemerintah: Film Laris, Ekosistemnya Timpang
-
Soal Rehabilitasi Lahan Pascabencana di Sumatra, Kemenhut Butuh Waktu Lebih dari 5 Tahun
-
Rotasi Sejumlah Pejabat Utama di Polda DIY, Ini Daftarnya
-
Sampah Organik Milik Warga Kota Jogja Kini Diambil Petugas DLH, Simak Jadwalnya
-
DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai