Bandingkan Kasus Korupsi Masa Orde Baru, Mahfud: Sekarang Lebih Meluas dan Masif

SuaraJogja.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyoroti isu korupsi di Indonesia saat mengisi kuliah umum di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia membandingkan kasus korupsi yang terjadi pada masa orde baru lalu hingga sekarang ini.

Menurut eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut ternyata kasus korupsi sekarang lebih parah dibandingkan saat Orde Baru silam. Demokratisasi yang tak mempan bagi Indonesia membuat kasus korupsi ini makin tidak tertolong.

"Sekarang ini korupsi jauh lebih meluas dan masif dibandingkan di era Orde Baru," kata Mahfud saat mengisi kuliah umum di UGM, Jumat (6/10/2023).

Dicontohkan Mahfud, pada zaman Orde Baru APBN disusun dan ditetapkan oleh Presiden Suharto atau Pak Harto. Kemudian penentuan proyek yang akan dikerjakan pun dilakukan oleh Pak Harto sedangkan korupsi terjadi pada proyek itu.

Baca Juga: Profil Arief Prasetyo Adi Plt Mentan Pengganti Syahrul Yasin Limpo: Siapa, Biodata, Pendidikan, Karier

"Dulu ini (APBN) ditentukan oleh Pak Harto semuanya, korupsi terjadi pada proyek. Ini jembatan ini kelompok ini, jembatan ini kelompok si B, yang ini kelompok ini, dibagi-bagi gitu sehingga korporatisme itu tumbuh subur," ungkapnya.

Namun sekarang, kata Mahfud, APBN yang baru akan disusun yang belum ada nominal uangnya pun sudah bisa dikorupsi. Salah satunya dengan cara meminta proyek yang diincar tersebut kepada anggota DPR.

"Bisa datang ke anggota DPR pesan, misal 'pak saya mau minta proyek mau bangun kampus sekian, berapa, Rp 5 triliun atau Rp 500 miliar', nanti anggota DPR bisa, tapi bayar dulu tujuh persen. Uangnya belum ada anggarannya belum ada sudah disuruh bayar. Kalau dulu ada dulu uangnya, tersedia baru dikorupsi," paparnya.

Kondisi ini kemudian dapat terlihat juga, kata Mahfud, melalui gaya hidup para anggota DPR. Perbandingannya jika dulu zaman Pak Harto, anggota DPR yang kerap pulang kampung tiap minggu memilih menggunakan moda transportasi kereta api.

Namun sekarang mereka lebih memilih menaiki pesawat dengan kelas paling mewah. Bahkan anggota DPR itu pergi dengan pesawat tidak untuk pulang kampung tapi hanya sekadar makan siang di daerah lain.

Baca Juga: 6 Menteri Jokowi Digaruk KPK, Siapa Paling Besar Colong Duit Negara?

"Dulu zaman Pak Harto lihat anggota DPR kalau yang suka pulang seminggu sekali naik kereta api. Sekarang sering pergi pakai pesawat bisnis belum lagi kadang carter pesawat hanya untuk makan ke Jogja. Anggota DPR sekarang ada yang begitu. Jadi sekarang semakin meluas dan itu persoalan kita," ungkapnya.