SuaraJogja.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyoroti isu korupsi di Indonesia saat mengisi kuliah umum di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia membandingkan kasus korupsi yang terjadi pada masa orde baru lalu hingga sekarang ini.
Menurut eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut ternyata kasus korupsi sekarang lebih parah dibandingkan saat Orde Baru silam. Demokratisasi yang tak mempan bagi Indonesia membuat kasus korupsi ini makin tidak tertolong.
"Sekarang ini korupsi jauh lebih meluas dan masif dibandingkan di era Orde Baru," kata Mahfud saat mengisi kuliah umum di UGM, Jumat (6/10/2023).
Dicontohkan Mahfud, pada zaman Orde Baru APBN disusun dan ditetapkan oleh Presiden Suharto atau Pak Harto. Kemudian penentuan proyek yang akan dikerjakan pun dilakukan oleh Pak Harto sedangkan korupsi terjadi pada proyek itu.
"Dulu ini (APBN) ditentukan oleh Pak Harto semuanya, korupsi terjadi pada proyek. Ini jembatan ini kelompok ini, jembatan ini kelompok si B, yang ini kelompok ini, dibagi-bagi gitu sehingga korporatisme itu tumbuh subur," ungkapnya.
Namun sekarang, kata Mahfud, APBN yang baru akan disusun yang belum ada nominal uangnya pun sudah bisa dikorupsi. Salah satunya dengan cara meminta proyek yang diincar tersebut kepada anggota DPR.
"Bisa datang ke anggota DPR pesan, misal 'pak saya mau minta proyek mau bangun kampus sekian, berapa, Rp 5 triliun atau Rp 500 miliar', nanti anggota DPR bisa, tapi bayar dulu tujuh persen. Uangnya belum ada anggarannya belum ada sudah disuruh bayar. Kalau dulu ada dulu uangnya, tersedia baru dikorupsi," paparnya.
Kondisi ini kemudian dapat terlihat juga, kata Mahfud, melalui gaya hidup para anggota DPR. Perbandingannya jika dulu zaman Pak Harto, anggota DPR yang kerap pulang kampung tiap minggu memilih menggunakan moda transportasi kereta api.
Namun sekarang mereka lebih memilih menaiki pesawat dengan kelas paling mewah. Bahkan anggota DPR itu pergi dengan pesawat tidak untuk pulang kampung tapi hanya sekadar makan siang di daerah lain.
"Dulu zaman Pak Harto lihat anggota DPR kalau yang suka pulang seminggu sekali naik kereta api. Sekarang sering pergi pakai pesawat bisnis belum lagi kadang carter pesawat hanya untuk makan ke Jogja. Anggota DPR sekarang ada yang begitu. Jadi sekarang semakin meluas dan itu persoalan kita," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jokowi Tak Lagi Optimis Prabowo-Gibran 2 Periode, Gerindra Respons Santai: Pilpres Masih Jauh
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- Profil Suhartoyo, Ketua MK yang Menolak Gugatan Soal Ijazah Gibran
- Jokowi Tampak Tak Lagi Optimistis Gibran Jadi Pasangan Prabowo di Pilpres 2029
Pilihan
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
Terkini
-
MotoGP Mandalika 2026 Makin Ramah Lingkungan, BRI Peduli Kerahkan 500 Relawan
-
Serunya The Creator Quest: Jelajah Yogya, Kupas Tuntas Honda Care, dan Berburu Vario 125 Street
-
BRI Pertahankan Gelar Merek Paling Bernilai di Indonesia dengan Valuasi USD6,9 Miliar
-
Unisa Festival 2026: Salurkan Donasi Rp20 Juta ke UMKM Disabilitas hingga Dukung Beasiswa Mahasiswa
-
BRI Tambah Reksa Dana Pendapatan Tetap dan Indeks Saham Berbasis ESG