SuaraJogja.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyoroti isu korupsi di Indonesia saat mengisi kuliah umum di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia membandingkan kasus korupsi yang terjadi pada masa orde baru lalu hingga sekarang ini.
Menurut eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut ternyata kasus korupsi sekarang lebih parah dibandingkan saat Orde Baru silam. Demokratisasi yang tak mempan bagi Indonesia membuat kasus korupsi ini makin tidak tertolong.
"Sekarang ini korupsi jauh lebih meluas dan masif dibandingkan di era Orde Baru," kata Mahfud saat mengisi kuliah umum di UGM, Jumat (6/10/2023).
Dicontohkan Mahfud, pada zaman Orde Baru APBN disusun dan ditetapkan oleh Presiden Suharto atau Pak Harto. Kemudian penentuan proyek yang akan dikerjakan pun dilakukan oleh Pak Harto sedangkan korupsi terjadi pada proyek itu.
"Dulu ini (APBN) ditentukan oleh Pak Harto semuanya, korupsi terjadi pada proyek. Ini jembatan ini kelompok ini, jembatan ini kelompok si B, yang ini kelompok ini, dibagi-bagi gitu sehingga korporatisme itu tumbuh subur," ungkapnya.
Namun sekarang, kata Mahfud, APBN yang baru akan disusun yang belum ada nominal uangnya pun sudah bisa dikorupsi. Salah satunya dengan cara meminta proyek yang diincar tersebut kepada anggota DPR.
"Bisa datang ke anggota DPR pesan, misal 'pak saya mau minta proyek mau bangun kampus sekian, berapa, Rp 5 triliun atau Rp 500 miliar', nanti anggota DPR bisa, tapi bayar dulu tujuh persen. Uangnya belum ada anggarannya belum ada sudah disuruh bayar. Kalau dulu ada dulu uangnya, tersedia baru dikorupsi," paparnya.
Kondisi ini kemudian dapat terlihat juga, kata Mahfud, melalui gaya hidup para anggota DPR. Perbandingannya jika dulu zaman Pak Harto, anggota DPR yang kerap pulang kampung tiap minggu memilih menggunakan moda transportasi kereta api.
Namun sekarang mereka lebih memilih menaiki pesawat dengan kelas paling mewah. Bahkan anggota DPR itu pergi dengan pesawat tidak untuk pulang kampung tapi hanya sekadar makan siang di daerah lain.
"Dulu zaman Pak Harto lihat anggota DPR kalau yang suka pulang seminggu sekali naik kereta api. Sekarang sering pergi pakai pesawat bisnis belum lagi kadang carter pesawat hanya untuk makan ke Jogja. Anggota DPR sekarang ada yang begitu. Jadi sekarang semakin meluas dan itu persoalan kita," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Jogja Darurat Pendidikan: 5.023 Anak Putus Sekolah, Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk
-
Rupiah Tembus Rp17.600, Aisyiyah: Pernyataan Prabowo 'Desa Tak Butuh Dolar' Cederai Rakyat
-
Polisi Sebut Kasus Tewasnya Pelajar di Kawasan Kridosono Bukan Klitih, Tapi Perselisihan Antar Geng?
-
Update Kasus Daycare Little Aresha, Polresta Jogja Siapkan Pelimpahan 13 Tersangka ke Kejaksaan
-
Dinilai Terlalu Berbelit, Trah Sri Sultan HB II Ajukan Uji Materi UU Nomor 20 Tahun 2009 ke MK