SuaraJogja.id - Lembaga Ombudsman lima negara seperti Indonesia, Kerajaan Thailand, Selandia Baru, Filipina dan Timor Leste menandatangani nota kesepahaman dalam Pertemuan Southeast Asian Ombudsman Forum (SEAOF) di Yogyakarta, Rabu (8/11/2023).
Kerjasama salah satunya dilakukan untuk mengatasi maraknya kekerasan terhadap pekerja migran atau tenaga kerja asing di masing-masing negara.
"Ombudsman antarnegara kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah pekerja migran di negara-negara yang ikut forum ini," ujar Ketua Ombudsman RI, Mokhmmad Najih disela acara, Rabu.
Menurut Najih, Ombudsman di masing-masing negara akan membantu tenaga migran yang menghadapi masalah, baik masalah ketenagakerjaan maupun kependudukan, administrasi negara, visa dan lainnya.
Baca Juga: Bertemu Ketua Parlemen Malaysia, Puan Bawa Isu Perlindungan Pekerja Migran dan Kerja Sama Pendidikan
Selain itu sesuai kapasitasnya, lembaga tersebut bekerjasama untuk melaksanakan pendataan hukum, bersama-sama mengembangkan mekanisme pengaduan yang terkoordinasi, dalam kerangka yurisdiksi masing-masing negara anggotanya dan untuk bekerja sama di bidang-bidang kepentingan bersama.
Dari pengalaman kasus enam Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang jadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Thailand beberapa waktu lalu, kasus tersebut dapat diselesaikan melalui kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dengan Ombudsman Thailand.
"Karenanya di masa yang akan datang kelima negara bisa saling mendukung agar masalah tenaga negara asing bisa ditangani lebih efektif, agar isu dapat tertangani. Kerjasama ombudsman antarnegara bisa membuat pelayanan bisa lebih efektif dan cepat," tandasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Ombudsman New Zealand atau Selandia Baru, Peter Boshier. Dia mengatakan kerjasama antarlembaga negara tersebut dirasakan sangat penting.
Sebab di Selandia Baru ditemukan visa untuk masuk dari tenaga migran atau luar negeri. Para pekerja dijanjikan mendapatkan pekerjaan.
Baca Juga: Di Abu Dhabi, Menaker Minta Pekerja Migran Indonesia Jadi Duta Bangsa dengan Etos Kerja yang Baik
"Tapi ternyata scamming [kejahatan siber] dan akhirnya para pekerja [yang dikirim ke selandia baru] ditinggalkan dan tidak ada bantuan," kata dia.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Mau Mengadu Nasib ke Negeri Jiran? 4.000 Warga NTB Bisa Jadi PMI, Buruan Daftar
-
Melawan Sunyi, Membangun Diri: Inklusivitas Tuna Rungu dan Wicara ADECO DIY
-
3 Tim Mahal dari Liga 2: Skuat Bernilai Miliaran Rupiah!
-
Kraton Yogyakarta Tuntut PT KAI Rp1000 Buntut Klaim Lahan di Stasiun Tugu Yogyakarta
-
Waspada! Sesar Opak Aktif, Ini Daerah di Jogja yang Dilaluinya
Terpopuler
- Kini Rekening Ivan Sugianto Diblokir PPATK, Sahroni: Selain Kelakuan Buruk, Dia juga Cari Uang Diduga Ilegal
- Gibran Tinjau Makan Gratis di SMAN 70, Dokter Tifa Sebut Salah Sasaran : Itu Anak Orang Elit
- Tersandung Skandal Wanita Simpanan Vanessa Nabila, Ahmad Luthfi Kenang Wasiat Mendiang Istri
- Dibongkar Ahmad Sahroni, Ini Deretan 'Dosa' Ivan Sugianto sampai Rekening Diblokir PPATK
- Deddy Corbuzier Ngakak Dengar Kronologi Farhat Abbas Didatangi Densu: Om Deddy Lagi Butuh Hiburan
Pilihan
-
Patut Dicontoh! Ini Respon Eliano Reijnders Usai Kembali Terdepak dari Timnas Indonesia
-
Ada Korban Jiwa dari Konflik Tambang di Paser, JATAM Kaltim: Merusak Kehidupan!
-
Pemerintah Nekat Naikkan Pajak saat Gelombang PHK Masih Menggila
-
Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Pantau Interaksi Basri Rase dengan ASN
-
Kuasa Hukum Tuding Kejanggalan, Kasus Cek Kosong Hasanuddin Mas'ud Dibawa ke Tingkat Nasional
Terkini
-
Sororti Penyerapan Susu Peternak Lokal, Pemerintah Didorong Berikan Perlindungan
-
Viral Kegaduh di Condongcatur Sleman, Ternyata Pesta Miras Berujung Keributan
-
Solusi Kerja dan Kreativitas: Janji Harda-Danang Gaet Suara Pemuda Sleman
-
Keluhan Bertahun-tahun Tak Digubris, Pedagang Pantai Kukup Gunungkidul Sengsara Akibat Parkir
-
Dukung Partisipasi Masyarakat, Layanan Rekam KTP Kota Jogja Tetap Buka saat Pilkada 2024