Sri Sultan HB X Tanggapi Santai Pernyataan Ade Armando Soal Politik Dinasti di DIY: Ya Boleh Aja Wong Ngomong Aja

SuaraJogja.id - Pegiat media sosial (medsos) sekaligus politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando Sabtu (02/11/2023) lalu menyindir aksi BEM UI, UGM, dan sejumlah BEM lain yang mengkritik praktik politik dinasti menjelang Pilpres 2024. Ade merasa ironis dengan aksi tersebut sebab politik dinasti sesungguhnya terjadi di DIY.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X yang mengetahui hal ini pun memberikan tanggapannya. Ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (04/12/2023), Sultan tidak mau mempersoalkan pernyataan Ade Armando tersebut.

"Ya boleh aja, wong (Ade Armando) ngomong aja. Komentar boleh, komentar kok nggak boleh. Boleh saja," ujarnya.

Tak merasa tersinggung, Raja Keraton Yogyakarta tersebut hanya mempertanyakan pengertian dinasti yang disebut Ade Armando.

Baca Juga: Masa Kampanye Dimulai, Pergerakan Parpol di Jogja Masih Sepi

Dia mestinya melihat sejarah panjang DIY yang mendapatkan hak keistimewaan hingga lahirnya Undang-undang Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012.

Bahkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 18B ayat (1) menyebutkan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

"Kalau nggak keliru (salah) ya (UUD 1945 pasal 18) yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY," katanya.

UU Keistimewaan

Dalam UU Keistimewaan DIY pun, lanjut Sultan juga mengamanatkan Raja Keraton Yogyakarta menjadi Gubernur DIY dan Adipati Kadipaten Pakualaman sebagai Wakil Gubernur (Wagub) DIY. 

Baca Juga: Khawatir Pemilu, Pesanan Kamar Hotel di DIY untuk Desember dan Pergantian Tahun masih Rendah

Karenanya Sultan mempersilahkan persepsi masyarakat atau siapa saja untuk melihat isi UUD 1945 maupun UU Keistimewaan DIY untuk menanggapi politik dinasti yang dipermasalahkan Ade Armando.