Tepis Isu Soal Dibantu Aparat, Sekjen PSI: Yang Bantu Siapa?

SuaraJogja.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diisukan kerap dibantu oleh sejumlah pihak termasuk aparat penegak hukum jelang Pemilu 2024. Bantuan itu disinyalir diberikan untuk memperbesar peluang PSI dapat lolos ke Senayan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI, Raja Juli Antoni membantah isu tersebut. Menurutnya hingga kini tidak ada pihak manapun yang membantu PSI untuk dapat melenggang ke Senayan.

"Yang bantu siapa, [pihak-pihak] tertentu siapa?," tanya Raja Juli saat ditemui di Ambarrukmo Plaza Yogyakarta, Minggu (14/1/2024).

Hal itu dibuktikan, kata Raja Juli, dengan melihat PSI yang masih terus berkeliling daerah-daerah di Indonesia hingga sekarang. Ia menilai tidak pernah ada yang bisa menjamin lolos atau tidaknya PSI ke Senayan besok.

"Pengen juga dibantu tapi gimana ini sampai hari ini kita keliling-keliling terus karena merasa enggak ada jaminan, enggak ada kepastian dan tidak akan pernah ada jaminan kan," ujarnya.

Dia bilang bahwa jika memang benar PSI dibantu oleh aparat atau pihak lain maka saat ini para kader dan seluruh anggota tidak melakukan safari politik.

"Yang menjamin PSI masuk 4 persen itu adalah kerja keras ketua umum yang enggak pernah istirahat, para pengurus, para caleg, kalau ada garansi beneran ya tidur nyenyak aja kita di Jakarta sana," tuturnya.

"Ini kan karena enggak ada satu orang pun yang bisa menggaransi dalam politik demokratis seperti ini, siapa yang mau menggaransi, ini one man one vote, masyarakat di bawah yang memilih, siapa yang mau menggaransi," imbuhnya.

Penyebaran baliho Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di berbagai pelosok Indonesia menimbulkan berbagai tanda tanya di kalangan masyarakat. Partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep ini, sejak awal kemunculannya, lebih banyak dikenal di area perkotaan.

Baca Juga: Tak Bahas Permintaan Maaf Saat Bertemu Sultan, Kaesang Pangarep Borong Batik di Pasar Beringharjo

Situasi ini memicu sindiran dari masyarakat dan opini bahwa PSI mungkin mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ada spekulasi bahwa PSI menggunakan bantuan aparat penegak hukum untuk mengonsolidasikan pemasangan baliho di seluruh wilayah Indonesia.