SuaraJogja.id - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi penyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye. Bahkan mereka boleh pula berpihak pada paslon tertentu dalam Pilpres 2024 asal tidak menggunakan fasilitas negara.
Menurut Anies yang ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (24/01/2024), pernyataan tersebut berbeda dengan yang dia dengar sebelumnya. Sebab Jokowi sebelumnya menyatakan Presiden dan Menteri perlu menjaga netralitas dalam pemilu mendatang.
"Sebelumnya yang kami dengar adalah [akan] netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," ujarnya.
Menurut Anies, masyarakat bisa mencerna dan menakar pernyataan Jokowi tersebut. Namun dia meminta agar para pakar hukum tata negara bisa memberikan penjelasan soal bagaimana hukum yang berlaku.
Baca Juga: Usai Jalan Kaki Sowan Sri Sultan HB X, Anies Narik Becak ke Malioboro
Menurut dia, ahli hukum tata negara perlu menelaah pernyataan Jokowi tersebut. Namun seharusnya kebijakan negara bukan berdasarkan kepentingan per orang atau kelompok.
"Jadi kita serahkan kepada aturan hukum, menurut aturan hukumnya gimana ini kan bukan selera saya setuju atau tidak setuju. Aturan hukumnya gimana karena kita ingin negara-negara hukum, monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh bapak presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak," tandasnya.
Anies menambahkan, dia berkomitmen untuk menjaga Indonesia tetap menjadi negara hukum. Sebab penguasa tunduk oleh hukum berlaku.
"Kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya, menempel kepada kelompoknya, bernegara itu mengikuti aturan hukum," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga: Diskusi hampir Dua Jam di Kepatihan, Anies Baswedan Ingin Mencontoh Sri Sultan jadi Melting Pot
Berita Terkait
-
Sebut Jakarta Bakal Kembali Dipimpin PDIP, Rocky Gerung: Jokowi Dibuat Tak Berdaya
-
Anies Masuk 'Medan Pertempuran' di Pilkada Jakarta, PDIP Makin Pede Lawan Paslon yang Didukung Jokowi
-
Hitung Mundur Pilkada Jakarta: Adu Kuat Pengaruh Jokowi dan Anies di Ibu Kota
-
Tak Hadiri Kampanye Akbar RK-Suswono, Rocky Gerung Sebut Jokowi Tidak Tenang
-
Akademisi Sebut Dukungan Jokowi ke Ridwan Kamil sebagai Kebohongan
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
MR.DIY Mau Melantai Bursa di BEI, Ini Harga Saham dan Jadwal IPO
-
Diskusi OIKN dan BPK RI: Pembangunan IKN Harus Berlanjut dengan Tata Kelola yang Baik
-
1.266 Personel Diterjunkan, Polres Bontang Pastikan Keamanan di 277 TPS
-
Masa Tenang, Tim Gabungan Samarinda Fokus Bersihkan Alat Peraga Kampanye
-
Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Balikpapan: Bukan Masa yang Tenang
Terkini
-
Video Asusila Mirip Anggota DPRD Gunungkidul Tersebar, Begini Respon Ketua DPRD
-
Sidak Pasar Jelang Nataru, Mendag: Harga Minyakita Akan Normal Pekan Ini
-
Imbas Kecurangan Takaran BBM di Sleman, Bupati Perketat Sertifikasi Tera SPBU
-
Mendag Sidak SPBU yang Diduga Curang di Sleman, Rugikan Konsumen Rp1,4 Miliar per Tahun
-
Sunarso Dinobatkan Sebagai The Best CEO untuk Most Expansive Sustainable Financing Activities