Respons Dugaan Intervensi ke Kampus usai Kritik Jokowi, UGM: Tidak Efektif dan Ironi

SuaraJogja.id - Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito merespons kabar sejumlah kampus yang mendapatkan intervensi akibat menyuarakan kritik kepada pemerintah. Termasuk terbaru adanya permintaan kepada kampus untuk membuat video apresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Di era keterbukaan di era demokrasi kayak gitu, intervensi pada dunia akademis suatu yang ironi. Kalau dulu di zaman orde baru karena enggak ada informasi yang terbuka," kata Arie ditemui di UGM, Sabtu (10/2/2024).

Jika kemudian intervensi kepada kampus itu masih dilakukan, Arie menilai hal pasti tidak akan efektif. Secara kelembagaan UGM sendiri sadar betul bahwa demokrasi adalah memberikan hak semua orang untuk berpendapat.

Namun masih tetap dalam aturan yang ada dan diterapkan. Bukan kemudian memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan tertentu yang itu di luar koridornya.

Cooling system yang kerap digunakan sebagai dalih dari intervensi tersebut pun tak bisa dibenarkan. Terlebih konteks ini berbicara tentang perguruan tinggi.

"Ya tanyakan itu maksudnya apa cooling system. Rakyat kampus itu seradikal-radikalnya kampus itu paling saya bisa ukur kan, paling dia justru menggunakan wacana pemikiran bukan menggunakan otot, karena itu terlalu sayanglah untuk membuat pilihan-pilihan intervensi dan publik pasti akan tertawa," ungkapnya.

Intervensi kepada perguruan tinggi, menurut Arie bukan menjadi sesuatu yang elegan. Apalagi pemerintahan sekarang di era Jokowi pun lahir dari produk demokrasi.

Belum lagi dengan berbagai narasi yang selama ini digaungkan tentang menghargai perbedaan, pluralitas pemikiran hingga kritik. Di sisi lain kampus-kampus berhak untuk berbicara dan tak takut untuk tetap menjaga demokrasi bangsa ini.

"Saya yakin kita berpikir membangun demokrasi itu mahal kalau ini diambrukkan lagi, oleh karena itu pula kampus berkepentingan untuk tegaknya demokrasi," tegasnya.

Menjaga integritas dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan hal yang paling bisa dilakukan oleh semua pihak. Bukan justru berfokus pada intervensi dan pembungkaman kritik pada pemerintah.