Saat ini penguasa melakukan ilfiltrasi dan intervensi terhadap produk hukum di pengadilan. Dan hanya satu kata yang harus selalu mahasiswa teriakan yaiti kata 'Lawan'. Dia meminta kepada seluruh mahasiswa untuk melawan ketidakadilan dan keberpihakan yang dilakukan oleh rezim Jokowi terhadap salah satu kandidat capres.
Masduki mengatakan dua hari lagi madyarakat Indonesia bakal datang ke TPS untuk menyampaikan hak pilih mereka. Karenanya, sudah saatnya rakyat Indonesia menghentikan rezim dinasti Jokowi dengan tidak boleh memilih pemimpin yang melanggengkan kekuasaan.
"Besok hari yang menentukan untuk melakukan penghukuman," tandas dia
Humas Jagad (jaringan gugat demokrasi), Sana Ulaili mengatakan Jagad memang menjadi salah satu penginisiasi untuk merespon situasi hari ini. Di mana ternyata selama dua periode pemerintahan Jokowi, bangsa Indonesia ditipu habis-habisan dengan gimmick-gimmick pencintraan kerakyatan, bijak narasi dari berbagai macam isu.
Baca Juga: Tidak Kritik Langsung Jokowi dalam Pernyataan Sikap, UPNYK Tegaskan Bukan Pesanan
"pada dua periode terakhir, Jokowi menutup kekuasaannya dengan menggunakan segala macam entitas kekuasaan seperti Mahkamah Konstitusi," kata dia.
Jokowi juga melibatkan kroni-kroninya untuk mengeluarkan regulasi-regulasi yang betul-betul mencederai demokrasi, khususnya demokrasi substantif. Di mana yang satu tidak mengakui yang namanya HAM, tidak melakukan penghormatan kepada hak asasi manusia, dan tentu saja tidak menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Perwakilan Jagad (salah satu penginisiasi gerakan ini) Imam Maulana menuturkan aksi ini mewakili aliansi seluruh mahasiswa dan juga tergabung guru-guru besar, dosen masyarakat maupun tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di jogja yang merasa resah terhadap kondisi demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini.
" Dengan itu kami membawa narasi besar yaitu tentang hancurkan dan adili rezim jokowi, selamatkan demokrasi, "kata dia.
Imam mengatakan merekamembawa 11 poin tuntutan. Tuntutan pertama yaitu revisi UU pemilu dan UU parpol oleh badan independen. Mengapa badan Independen, karena menurut mereka UU pemilu dan UU parpol saat ini sangat cacat karena diatur sistem yang sangat-sangat jauh dari kata demokrasi yaitu sistem oligarki.
Baca Juga: Projo Diperintah Jokowi Cabut Laporan Butet Kartaredjasa, Mahfud MD Minta Tambah
Tuntutan selanjutnya adalah adili Jokowi dan kroni-kroninya. Kenudian tuntutan ketiga, para mahasiswa menuntut permintaan maaf kaum intelektual dan budayawan yang melanggengkan politik dinasti seperti budiman sudjatmiko dan lain-lain. Kemudian mereka juga menuntut jokowi untuk stop politisasi bansos yang terjadi akhir-akhir ini
Berita Terkait
-
Ketika Isu Ijazah Palsu Jokowi Makin Menggema
-
Mahfud MD: UGM Bukan yang Memalsukan Ijazah Jokowi, Tak Perlu Terlibat
-
Antara Dukungan Rakyat dan Tudingan Ijazah Palsu, Citra Jokowi di Ujung Tanduk?
-
Pengakuan Jokowi Tidak Lagi Gunakan Kacamata Seperti Foto di Ijazah UGM: Sudah Pecah
-
Geger! Massa Geruduk Rumah Jokowi di Solo, Tuntut Kejelasan soal Ijazah
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Terus Pecah Rekor! Harga Emas Antam 1 Gram Kini Dibanderol Rp1.975.000
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
-
Baru Masuk Indonesia, Xpeng Diramalkan Segera Gulung Tikar
Terkini
-
Omzet Ratusan Juta dari Usaha Sederhana Kisah Sukses Purna PMI di Godean Ini Bikin Menteri Terinspirasi
-
Waspada Jebakan Kerja di Luar Negeri, Menteri Ungkap Modus PMI Unprosedural Incar Anak Muda
-
Dana Hibah Pariwisata Sleman Dikorupsi? Bupati Harda Kiswaya Beri Klarifikasi Usai Diperiksa Kejari
-
Empat Kali Lurah di Sleman Tersandung Kasus Tanah Kas Desa, Pengawasan Makin Diperketat
-
Guru Besar UGM: Hapus Kuota Impor AS? Petani Lokal Bisa Mati Kutu