SuaraJogja.id - Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Arya Budi menilai hasil perolehan suara Pemilu 2024 dalam hitung cepat atau quick count tidak akan jauh berbeda dengan real count nantinya. Hal ini melihat berbagai pengalaman tentang perhitungan cepat yang sebelumnya.
"Hasil quick count enggak (akan) jauh berbeda dengan hasil KPU," kata Arya, dikutip (17/2/2024).
Apalagi, dilanjutkan Arya, hasil sementara quick count yang dilakukan berbagai lembaga survei hampir semuanya menunjukkan angka yang relatif sama. Belum lagi ketika dibandingkan dengan perhitungan yang dilakukan oleh KPU sendiri.
Selisih hasil antara quick count lembaga survei dan KPU pun tidak berselisih yang jauh atau bahkan jomplang. Melainkan tetap berada dalam prosentase tidak lebih dari 5 persen perbedaan.
"Hasil quick count berbagai lembaga itu praktis tidak jauh berbeda dengan hasil KPU, berdasar pengalaman quick count kita, baik nasional maupun Pilkada. Apalagi hasil quick count tidak hanya 1-2 lembaga, tapi ada belasan lembaga dan lintas lembaga hasilnya juga tidak jauh berbeda," paparnya.
Proses quick count sendiri, kata Arya, dapat digunakan sebagai pembanding data saat rekapitulasi oleh KPU dilakukan nanti. Mengingat proses pengumpulan data di KPU sendiri masih harus melewati berbagai proses.
Sementara proses quick count di lembaga-lembaga itu cenderung lebih cepat. Pasalnya data itu langsung datang dari TPS ke pusat data lembaga terkait.
"Jadi pembanding KPU. Jangan sampai yang langsung ini hasilnya berbeda, berarti ada yang salah dalam akumulasi suara dari TPS, ke desa, ke kecamatan, kabupaten, sampai provinsi," tandasnya.
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UGM itu menuturkan sejauh ini praktis paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memimpin dalam perolehan suara. Selain itu potensi Pemilu 2024 yang digelar satu putaran pun semakin terlihat jelas.
Mengingat jarak perolehan suara antara paslon 02 dan 01 serta 03 yang cukup jauh. Walaupun masih berdasarkan quick count tapi perubahan drastis terhadap data itu sangat kecil terjadi.
"Jarak 02 cukup jauh. Sisa data yang ada tidak akan mampu mengejar 02. Sehingga jika melihat hasil quick count praktis berdasarkan survei kita akan memiliki presiden dari 02 yakni Prabowo dan Gibran suka atau tidak itu yang hasil quick count," tegasnya.
"Pemilu praktis menjadi satu putaran, karena hasil menunjukkan jauh dari 50 persen untuk 02, itu yang kemudian menjadi salah satu argumen hasil quick count tidak jauh dari KPU. Kemungkinan tidak akan jauh berbeda, kecil sekali kemungkinan jomplang [hasil perhitungan asli]," tambahnya.
Berita Terkait
-
Belum Dipanggil Bahas Revisi UU Pemilu, KPU Bakal Kasih Saran Ini ke DPR RI
-
Penuh Tantangan, Ketua KPU Beberkan Dinamika Pemilu 2024 hingga Polemik Pengadaan Private Jet
-
Demokrasi 5.0 atau Digitalisasi Masalah? Kontroversi Wacana E-Voting
-
Jet Pribadi dan Apartemen Mewah KPU: Afif Akhirnya Buka Suara!
-
KPU Minta Tambahan Anggaran Hampir 1 Triliun Rupiah: Untuk Apa Saja?
Terpopuler
- Skincare Reza Gladys Dinyatakan Ilegal, Fitri Salhuteru Tampilkan Surat Keterangan Notifikasi BPOM
- Roy Suryo Desak Kejari Jaksel Tangkap Silfester Matutina: Kalau Sudah Inkrah, Harus Dieksekusi!
- Bukan Jay Idzes, Pemain Keturunan Indonesia Resmi Gabung ke AC Milan Dikontrak 1 Tahun
- 3 Klub yang Dirumorkan Rekrut Thom Haye, Berlabuh Kemana?
- Selamat Datang Jay Idzes! Klub Turin Buka Pintu untuk Kapten Timnas Indonesia
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 6 GB Terbaru Agustus 2025
-
Harga Emas Antam Tak Bergerak, Hari Ini Dibanderol Rp 1.946.000 per Gram
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terupdate Agustus 2025
-
Daftar 5 Sepatu Lokal untuk Lari Harian, Nyaman dan Ringan Membentur Aspal
-
Aremania Wajib Catat! Manajemen Arema FC Tetapkan Harga Tiket Laga Kandang
Terkini
-
Borobudur Dipakai Promosi Jogja? Blunder Dinas Pariwisata Bikin Geleng-Geleng Kepala
-
Mulai Agustus 2025: Pelajar Gunungkidul Bisa Cek Kesehatan Gratis! Ini Targetnya
-
APBD Siap Mengalir: Sekolah Rakyat Sleman Gunakan Tanah Kas Desa, Ini Detailnya
-
Bupati Utamakan Kesehatan Warga, Sebagian APBD Perubahan Bantul Dialokasikan untuk Biaya BPJS
-
Soal Pemblokiran Rekening Pasif oleh PPATK, BRI Angkat Bicara