SuaraJogja.id - Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Sleman mencatat kunjungan wisatawan selama 2023 mencapai 8 juta lebih. Dari jumlah itu baru 8,5 persen wisatawan yang berkunjung ke desa wisata yang ada.
"Kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 berjumlah 8.005.943 wisatawan dan 8,5 persen di antaranya yaitu 687.760 wisatawan berkunjung ke desa wisata, yang terdiri atas 686.363 wisatawan nusantara dan 1.397 wisatawan manca negara," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Ishadi Zayid, dikutip Rabu (6/3/2024).
Ishadi mengajak para pengelola desa wisata Kabupaten Sleman untuk menguatkan sinergitas dengan pihak-pihak terkait. Sinergitas yang baik akan meningkatkan secara optimal dari aspek pengelolaan, pengemasan paket wisata maupun pemasaran.
Apalagi ada puluhan desa wisata yang terdapat di Bumi Sembada. Saat ini di Sleman tercatat ada sebanyak 80 desa wisata di Kabupaten Sleman.
Dengan perincian 12 desa wisata kategori mandiri, 17 desa wisata kategori maju, 18 desa wisata kategori berkembang, dan 33 desa wisata kategori rintisan.
"Pengembangan desa wisata di Kabupaten Sleman cukup prospektif dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata yang mendasarkan pada aspek pemberdayaan masyarakat," terangnya.
Disampaikan Ishadi, konsep desa wisata yang dikelola berdasarkan inisiasi dan keterlibatan masyarakat secara penuh memberikan manfaat ekonomi yang besar terhadap masyarakat lokal. Kemanfaatan tersebut berupa tumbuhnya pengelolaan homestay, kuliner, souvenir dan industri kreatif lainnya yang ditawarkan dalam bentuk paket-paket wisata.
"Pengelolaan desa wisata pada saat ini memang belum bisa dijadikan sebagai profesi utama bagi warga masyarakat, mengingat fluktuasi kunjungan ke desa wisata juga masih tinggi. Tren kunjungan ke desa-desa wisata masih didominasi pada saat libur sekolah dan libur umum," ujarnya.
Hal itu dinilai sebagai tantangan para pengelola desa wisata untuk menguatkan paket-paket wisata yang dimiliki. Salah satunya dengan membentuk kolaborasi potensi-potensi yang ada disekitar wilayah desa wisata dalam klaster-klaster yang masih dapat dijangkau.
Oleh sebab itu sinergitas dengan masyarakat setempat, antar pengelola desa wisata, dengan pokdarwis bahkan dengan kalangan pendidikan dan para pelaku pariwisata menjadi hal penting. Harapannya kunjungan ke desa wisata dapat merata sepanjang tahun.
Berita Terkait
-
Libur Singkat, Ini Momen Bek PSS Sleman Abduh Lestaluhu Rayakan Idulfitri Bersama Keluarga
-
Berkaca dari Menteri Pariwisata, Pentingkah Pejabat Publik Kuasai Public Speaking?
-
Gustavo Tocantins Beri Sinyal Positif, PSS Sleman Mampu Bertahan di Liga 1?
-
Apa Pekerjaan Widi Wardhana Sebelum Jadi Menpar? Kualitas Public Speaking Ramai Disorot
-
Psikolog Lita Gading Kritik Tajam Kemampuan Bicara Menteri Pariwisata Widiyanti di Depan Umum
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Link Live Streaming AC Milan vs Inter Milan: Duel Panas Derby Della Madonnina
-
FULL TIME! Yuran Fernandes Pahlawan, PSM Makassar Kalahkan CAHN FC
-
Libur Lebaran, Polresta Solo Siagakan Pengamanan di Solo Safari
-
Dipermak Nottingham Forest, Statistik Ruben Amorim Bersama MU Memprihatinkan
-
Partai Hidup Mati Timnas Indonesia vs China: Kalah, Branko Ivankovic Dipecat!
Terkini
-
Arus Lalin di Simpang Stadion Kridosono Tak Macet, APILL Portable Belum Difungsikan Optimal
-
Kunjungan Wisatawan saat Libur Lebaran di Gunungkidul Menurun, Dispar Ungkap Sebabnya
-
H+2 Lebaran, Pergerakan Manusia ke Yogyakarta Masih Tinggi
-
Exit Tol Tamanmartani Tidak Lagi untuk Arus Balik, Pengaturan Dikembalikan Seperti Mudik
-
Putra Prabowo Berkunjung ke Kediaman Megawati, Waketum PAN: Meneduhkan Dinamika Politik