SuaraJogja.id - KPU Kulon Progo telah melakukan berbagai pemetaan dan persiapan untuk Pilkada DIY 2024. Salah satu langkah penting adalah mengurangi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang akan digunakan pada Pilkada Kulon Progo 2024.
Penyusutan jumlah TPS terjadi karena perbedaan dalam kapasitas TPS antara Pemilu 2024 dan Pilkada Kulon Progo 2024.
Pada Pemilu 2024, satu TPS hanya dapat menampung 300 orang, sementara pada Pilkada Kulon Progo 2024, kapasitas maksimal satu TPS meningkat menjadi 800 orang sesuai dengan aturan.
"Dari perbedaan batas maksimal itu, Pilkada Kulon Progo nanti dipastikan jumlah TPS menyusut dibanding Pemilu 2024 kemarin," ujar Ketua KPU Kulon Progo Budi Priyana dikutip dari Harianjogja.com---jaringan Suarajogja.id, Kamis (18/4/2024).
Namun demikian, KPU Kulon Progo memutuskan untuk membatasi jumlah maksimum pemilih di setiap TPS menjadi 500 orang untuk mempertimbangkan kondisi topografi yang berbukitan di wilayah tersebut.
Hal ini bertujuan untuk mencegah penurunan partisipasi masyarakat akibat jarak yang terlalu jauh antara pemilih dan TPS.
Selain itu, KPU Kulon Progo juga telah menetapkan jumlah minimal dukungan untuk calon bupati jalur perseorangan sebesar 29.329 orang sesuai dengan ketentuan KPU RI.
Persiapan lainnya, seperti pembentukan panitia ad hoc seperti PPK dan PPS, masih menunggu arahan dari KPU RI, apakah akan menggunakan struktur yang sudah ada dari Pemilu 2024 atau membuka pendaftaran baru.
Terpisah, Bawaslu Kulon Progo juga siap untuk mengawal proses Pilkada 2024, termasuk pembentukan PPK dan PPS.
Mereka telah menyiapkan catatan dan masukan dari penyelenggara Pemilu 2024 untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada 2024.
Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 di Kulon Progo dapat berjalan dengan baik dan berkualitas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
Prameks Jogja Bakal Tembus Kebumen, Tarif Masih Misteri, Izin Operasi Dikebut Jelang 1 Desember
-
JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja
-
Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
-
Whoosh Berpotensi Tembus Jogja, KCIC Ungkap Sejumlah PR yang Wajib Dipenuhi
-
Heboh Udara Jawa dan Jogja Makin Memburuk, BMKG Sebut Cuma Hasil Modeling