SuaraJogja.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menyebut jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayahnya akan berkurang pada Pilkada 2024 mendatang. Saat ini pendataan tengah dilakukan untuk menyesuaikan kondisi tersebut.
Ketua KPU Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryo Samudro membenarkan terkait penyusutan jumlah TPS saat Pilkada nanti. Jumlah TPS akan berkurang ketika dibandingkan dengan pada saat penyelenggaraan Pemilu 2024 kemarin.
Penyusutan jumlah TPS tersebut disebabkan oleh perbedaan kapasitas TPS antara pemilu dan pilkada. Pada Pemilu 2024, satu TPS hanya dapat menampung maksimal 300 orang pemilih.
Sementara pada Pilkada Serentak 2024 mendatang, kapasitas maksimal satu TPS akan lebih banyak. Dalam hal ini meningkat menjadi 500 orang pemilih atau lebih sesuai dengan aturan.
"Dari [maksimal] 300 menjadi 500 tentunya akan signifikan penurunan TPS," kata Harsya, Sabtu (20/4/2024).
Pihaknya kini masih akan menunggu lebih lanjut terkait teknis pemutakhiran daftar pemilih di Kota Jogja. Termasuk melihat kembali pelaksanaan saat Pilkada 2017 silam.
"Kami nanti akan menunggu petunjuk teknis pemutakhiran daftar pemilih yang nanti berhubungan dengan penyusunan TPS, mereview Pilkada 2017 daftar pemilihnya itu 500 orang per TPS," ujarnya.
"Jadi kalau lazimnya pemilu itu 300 pemilih di setiap TPS, nanti 500 [pemilih], konsekuensinya regruping atau penyusutan TPS dari 1.286 TPS nanti menurun," imbuhnya.
Selain jumlah TPS yang akan berkurang cukup banyak. Disampaikan Harsya, jumlah petugas yang ada pun akan otomatis ikut menyusut.
Kendati demikian, ia memastikan honor bagi para petugas di TPS saat Pilkada 2024 nanti tetap sama. Hanya memang dari sisi jumlah petugas saja yang berkurang.
"Konsekuensinya jumlah TPS berkurang, jumlah anggota KPPS dan linmas berkurang, konsekuensi anggaran nanti juga lebih efektif dan efisien tapi honor PPK, PPS, KPPS tetap yang berkurang mungkin hanya linmasnya yang honornya berkurang. Logistiknya berkurang dari lima surat suara menjadi satu surat suara," terangnya.
Berita Terkait
-
Mulai Agustus 2026, Bantargebang Hanya Terima Sampah Residu
-
Sodorkan Konsep MLPR, Pakar UMY Ridho Al-Hamdi Usulkan 'Omnibus Law Politik' yang Terbuka
-
Ternyata Bukan Hanya Soal Biaya Politik, KPK Bongkar Alasan di Balik OTT 11 Kepala Daerah
-
Rentetan OTT Kepala Daerah, Tito Sebut Ada Masalah Mendasar dalam Rekrutmen Pilkada
-
DPRD DKI Soroti TPS Ilegal hingga Parkir Liar, Desak Pemprov Benahi Lingkungan
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
- 5 Moisturizer Mengandung SPF untuk Pagi Hari, Melembapkan dan Mencerahkan Kulit
Pilihan
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
Terkini
-
Bumi Sudah Melewati Batas Perjanjian Paris, Ancaman Krisis Iklim Tak Lagi Sekadar Ramalan
-
Belajar dari Gempa 2006, Jogja Memang Istimewa dalam Menangani Bencana
-
20 Tahun Gempa Jogja Mulai Terlupakan, Ancaman Megathrust Masih di Depan Mata
-
Berkas Kasus Daycare Little Aresha Rampung Pekan Depan, Rekonstruksi Tertutup Menyusul
-
Efisiensi Anggaran Paksa Seniman Bertahan Mandiri, Pemda DIY Prioritaskan Agenda Pusat