SuaraJogja.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menyebut jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayahnya akan berkurang pada Pilkada 2024 mendatang. Saat ini pendataan tengah dilakukan untuk menyesuaikan kondisi tersebut.
Ketua KPU Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryo Samudro membenarkan terkait penyusutan jumlah TPS saat Pilkada nanti. Jumlah TPS akan berkurang ketika dibandingkan dengan pada saat penyelenggaraan Pemilu 2024 kemarin.
Penyusutan jumlah TPS tersebut disebabkan oleh perbedaan kapasitas TPS antara pemilu dan pilkada. Pada Pemilu 2024, satu TPS hanya dapat menampung maksimal 300 orang pemilih.
Sementara pada Pilkada Serentak 2024 mendatang, kapasitas maksimal satu TPS akan lebih banyak. Dalam hal ini meningkat menjadi 500 orang pemilih atau lebih sesuai dengan aturan.
"Dari [maksimal] 300 menjadi 500 tentunya akan signifikan penurunan TPS," kata Harsya, Sabtu (20/4/2024).
Pihaknya kini masih akan menunggu lebih lanjut terkait teknis pemutakhiran daftar pemilih di Kota Jogja. Termasuk melihat kembali pelaksanaan saat Pilkada 2017 silam.
"Kami nanti akan menunggu petunjuk teknis pemutakhiran daftar pemilih yang nanti berhubungan dengan penyusunan TPS, mereview Pilkada 2017 daftar pemilihnya itu 500 orang per TPS," ujarnya.
"Jadi kalau lazimnya pemilu itu 300 pemilih di setiap TPS, nanti 500 [pemilih], konsekuensinya regruping atau penyusutan TPS dari 1.286 TPS nanti menurun," imbuhnya.
Selain jumlah TPS yang akan berkurang cukup banyak. Disampaikan Harsya, jumlah petugas yang ada pun akan otomatis ikut menyusut.
Kendati demikian, ia memastikan honor bagi para petugas di TPS saat Pilkada 2024 nanti tetap sama. Hanya memang dari sisi jumlah petugas saja yang berkurang.
"Konsekuensinya jumlah TPS berkurang, jumlah anggota KPPS dan linmas berkurang, konsekuensi anggaran nanti juga lebih efektif dan efisien tapi honor PPK, PPS, KPPS tetap yang berkurang mungkin hanya linmasnya yang honornya berkurang. Logistiknya berkurang dari lima surat suara menjadi satu surat suara," terangnya.
Berita Terkait
-
DPRD DKI Soroti TPS Ilegal hingga Parkir Liar, Desak Pemprov Benahi Lingkungan
-
Sampah Setinggi 4 Meter Kepung TPS Rawadas, Warga Desak Tambahan Truk: 'Kasihan Masyarakat'
-
OTT 10 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPK Dorong Integritas Melalui Kabupaten-Kota Antikorupsi
-
Pro-Kontra Wacana Pilkada Melalui DPRD: Soroti Biaya Politik hingga Nasib Demokrasi
-
Ungkap Bobroknya Pilkada Langsung, Pengamat Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Terpopuler
Pilihan
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
Terkini
-
Estimasi Kuliah Kedokteran UGM 2026 Tembus Ratusan Juta, Setara Harga Mobil SUV?
-
Standar Global untuk BRImo, BRI Raih Sertifikasi ISO/IEC 25000
-
Babak Baru Kasus Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman: Jejak Digital Seret Tersangka Baru
-
Ancaman BBM Naik Akibat Perang, Kurir Paket dan Ojol di Yogyakarta Kian Terhimpit
-
UGM-Bank Mandiri Taspen Lanjutkan Kemitraan, Siapkan Talenta Muda dan Literasi Pensiun