SuaraJogja.id - Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menggelar dialog terbuka bakal calon rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mereka menyoroti proses pemilihan calon rektor baru yang tidak melibatkan sivitas akademika.
Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Thoriqotur Romadhani menjelaskan pemilihan Rektor UIN sendiri memang dilakukan langsung oleh Menteri Agama (Menag). Aturan itu berlaku sejak tahun 2015 silam.
"Memang secara aturan di peraturan menteri agama itu pemilihan Rektor ini dipilih langsung oleh menteri agama. Jadi tidak ada keterlibatan dari stakeholder yang ada di kampus artinya ini tergantung menteri, hati dan pikiran dari menteri ini mau milih siapa," kata pria yang akrab disapa Toy itu, Senin (27/5/2024).
Proses pemilihan yang langsung ditunjuk oleh Menag itu, disebut akan berdampak pada kebijakan-kebijakan kampus ke depan. Termasuk isu Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang kini masih ramai diperbincangkan.
Baca Juga: Potensi Kecurangan Lebih Serius, Panwaslucam Diminta Jaga Independensi Pilkada Kota Jogja
Toy mencontohkan saat sebelum Menag menentukan atau menetapkan Keputusan Menteri Agama (KMA) yang setara Permendikbud di Kemendikbud misalnya untuk UKT. Pada KMA tahun 2023 nomor 82 lalu tentang besaran UKT saja misalnya, ada peran rektor di sana.
"Jadi itu sebelum ditentukan oleh menteri diusulkan oleh rektor, rektor itu mengusulkan namanya itu BKT [Biaya Kuliah Tunggal], BKT yang kemudian diusulkan, nah baru ditetapkan oleh menteri," terangnya.
"UIN Sunan Kalijaga yang dianggap sebagai kampus yang ramah atas UKT yang murah, kampus rakyat, tapi hari ini sudah berbeda tidak lagi, sekarang kampus ini menjadi kampus yang mahal dan milik para pejabat," imbuhnya.
Dalam acara ini, sebenarnya DEMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengundang seluruh kandidat rektor baru. Termasuk rektor incumbent yang kembali maju yakni Al Makin.
Namun hingga acara berlangsung beberapa waktu tidak ada satu pun kandidat yang hadir. Toy berharap bahwa proses pemilihan rektor ke depan dapat dikembalikan seperti dulu.
Baca Juga: Soroti Kasus Pungli Pejabat di Lapas Cebongan, Ini Kata LBH Yogyakarta
"Ya harapan kami karena ini nanti yang bakalan tahu dan mereka yang tahu soal pandangan-pandangan yang ada di kampus atau isu-isu yang ada di kampus ya tentu stakeholder yang ada di kampus. Jadi perlu mengembalikan itu kepada yang semestinya," ujarnya.
Berita Terkait
-
Record Store Day Yogyakarta 2025, Lebarannya Rilisan Fisik Kini Balik Ke Pasar Tradisional
-
Bencana Hidrometeorologi Mengintai Yogyakarta, Status Siaga Diperpanjang!
-
5 Rekomendasi Mie Ayam Jogja Murah Seharga Kantong Mahasiswa
-
Menjelajahi Desa Wisata Nglanggeran: Desa Wisata Terbaik Dunia
-
Puncak Arus Balik, 31 Ribu Orang Diberangkatkan dari Daop 6 Yogyakarta
Terpopuler
- Pemilik Chery J6 Keluhkan Kualitas Mobil Baru dari China
- Profil dan Aset Murdaya Poo, Pemilik Pondok Indah Mall dengan Kekayaan Triliunan
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB, Terbaik untuk April 2025
-
Gelombang Kejutan di Industri EV: Raja Motor Listrik Tersandung Skandal Tak Terduga
-
Harga Emas Antam Lompat Tinggi Lagi Rp34.000 Jadi Rp1.846.000/Gram
-
IHSG Naik 5,07 Persen Pasca Penundaan Tarif Trump, Rupiah Turut Menguat!
-
Bodycharge Mematikan Jadi Senjata Rahasia Timnas U-17 di Tangan Nova Arianto
Terkini
-
Jogja Hadapi Lonjakan Sampah Pasca Lebaran, Ini Strategi Pemkot Atasi Tumpukan
-
Revitalisasi Stasiun Lempuyangan Diprotes, KAI Ungkap Alasan di Balik Penggusuran Warga
-
Soal Rencana Sekolah Rakyat, Wali Kota Yogyakarta Pertimbangkan Kolaborasi Bersama Tamansiswa
-
Solusi Anti Pesing Malioboro, Wali Kota Jogja Cari Cara Antisipasi Terbaik
-
Praktisi UGM Rilis 2 E-Book Kehumasan: Solusi Jitu Hadapi Krisis Komunikasi di Era Digital