SuaraJogja.id - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY segera menindaklanjuti aduan terkait 39 siswa yang tak lolos PPDB jalur afirmasi disabilitas di Kota Jogja. Hal ini diupayakan segera agar para siswa tersebut bisa masuk pada sekolah negeri.
"Jadi mereka melapor ke kita ada sekitar 39 anak yang mendaftar melalui jalur afirmasi disabilitas tapi tidak mendapatkan sekolah. Sedangkan di satu sisi berdasarkan informasi itu masih ada sekolah yang masih kosong kuotanya," kata Koordinator Tim Pemantau PPDB ORI DIY, Chasidin, ditemui, Senin (8/7/2024).
Disampaikan Chasidin, 39 siswa tersebut masih berpeluang untuk masuk ke sekolah negeri. Namun memang pihaknya tengah berkejaran dengan tenggat waktu untuk pendaftaran kursi kosong yang segera akan dibuka lagi.
Kursi kosong yang dimaksud adalah sisa kursi yang memang belum terpenuhinya kuota pendaftaran di suatu sekolah. Nantinya kuota sisa tersebut akan dibuka kembali melalui jalur radius.
Baca Juga: Miris! Terganjal Sistem PPDB, Siswa Difabel di Jogja Terpaksa Masuk Sekolah Swasta
"Jadi kuota-kuota yang misalnya untuk yang berdasarkan juknis, kalau kuotanya misalnya sisa pendaftarnya 100 kuotanya ada 110 berarti kan ada 10 yang kosong. Nah akan ada seleksi tahap kedua untuk semua SMP Negeri. Jalurnya radius. Jadi kalau yang kosong di semua jalur nanti akan di masukkan semuanya ke jalur radius untuk seleksi ulang," ujarnya.
Rencananya pembukaan kembali kuota tersebut akan dilakukan pada 9 Juli 2024 mendatang. Dengan waktu yang sudah mepet, ORI DIY akan bergerak cepat untuk melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan terkait mengenai masalah tersebut.
"Masih ada peluang [39 siswa yang tak lolos] sebelum tanggal 9 [Juli], makanya kita akan langsung ke sana [Dinas Pendidikan] itu. Jadi nanti afirmasi terutama untuk yang kuota afirmasi disabilitas di beberapa sekolah yang masih belum penuh itu kan masih bisa diakses. Jangan sampai nanti kuota ini dilempar ke radius karena dianggap sudah tidak ada lagi disabilitas yang mendaftar," ungkapnya.
Diakui Chasidin memang salah satu kendala dalam persoalan ini terkait dengan perubahan aturan PPDB tahun ini. Hal itu pula yang akan diklarifikasikan oleh ORI DIY ke Dinas Pendidikan.
"[Tahun lalu] Jadi memang dari ULD lalu mendistribusikan calon siswa itu ke sekolah-sekolah yang ada. Sedangkan tahun ini kan karena sistemnya dibatasi hanya memilih tiga. Jadi ketika tiga pilihan ini tidak bisa, kuotanya sudah penuh, maka tidak dapat gitu. Jadi kita akan klarifikasi utamanya ke dinas karena kebijakan itu ada di dinas," terangnya.
Baca Juga: Ramai Sampah Kota Jogja Dibuang ke Bantul, DLHK DIY Minta Kabupaten Urus Sendiri
Sebelumnya, Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel Indonesia (Sigab) mengungkap ada 39 calon peserta didik yang tidak diterima di SMP negeri Kota Jogja melalui jalur afirmasi. Salah satu orang tua siswa pun menghendaki pendampingan hingga ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY.
Program Officer Sigab, Ninik Heca, bersama tim datang langsung ke kantor ORI DIY terkait hal tersebut. Tujuannya untuk terus memberikan pendampingan dan tindaklanjut dari salah satu dari 39 siswa yang terlempar dari PPDB jalur afirmasi disabilitas tersebut.
"Kami menghadap ke Ombudsman sebagai wakil dari salah satu orang tua siswa yang kemarin terlempar dari sistem PPDB online SMP 2024 jalur afirmasi disabilitas," kata Ninik ditemui di Kantor ORI DIY, Senin (8/7/2024).
Diakui Ninik, pihaknya belum bisa mengatakan telah mendampingi 39 siswa tersebut. Pasalnya sudah ada sembilan siswa yang setidaknya meminta rujukan untuk sekolah swasta.
Sedangkan tiga dari sembilan siswa itu bahkan sudah dipastikan masuk sekolah swasta dengan mendapatkan seragam dan lainnya. Hal itu tak terlepas juga dengan pertimbangan psikis para siswa.
"Sementara satu ini menyatakan dengan tegas minta untuk dilindungi dengan harapan dapat diterima di SMP negeri karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan," ujarnya.
Berita Terkait
-
Wapres Gibran ke Mendikdasmen: Zonasi Sekolah Harus Dihilangkan!
-
Bisa Jadi Pemasukan Tambahan, Pemprov DKI Bakal Tarik Retribusi Kantin Sekolah
-
Dapat Bantuan Kaki Palsu dari Cagub Ahmad Ali, Penyandang Disabilitas Terharu
-
Melawan Sunyi, Membangun Diri: Inklusivitas Tuna Rungu dan Wicara ADECO DIY
-
Surat Keluhan Saat Jadi Wali Kota Solo Dicueki Nadiem, Gibran Blak-blakan Carut-marut Sistem Zonasi
Terpopuler
- Kejanggalan LHKPN Andika Perkasa: Harta Tembus Rp198 M, Harga Rumah di Amerika Disebut Tak Masuk Akal
- Marc Klok: Jika Timnas Indonesia Kalah yang Disalahkan Pasti...
- Niat Pamer Skill, Pratama Arhan Diejek: Kalau Ada Pelatih Baru, Lu Nggak Dipakai Han
- Datang ke Acara Ultah Anak Atta Halilintar, Gelagat Baim Wong Disorot: Sama Cewek Pelukan, Sama Cowok Salaman
- Menilik Merek dan Harga Baju Kiano saat Pesta Ulang Tahun Azura, Outfit-nya Jadi Perbincangan Netizen
Pilihan
-
Dinilai Hina Janda, Ridwan Kamil Kena Semprot Susi Pudjiastuti: Mau Omong Apa?
-
5 HP Samsung Rp 1 Jutaan dengan Kamera 50 MP, Murah Meriah Terbaik November 2024!
-
Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah
-
Tax Amnesty Dianggap Kebijakan Blunder, Berpotensi Picu Moral Hazard?
-
Aliansi Mahasiswa Paser Desak Usut Percobaan Pembunuhan dan Stop Hauling Batu Bara
Terkini
-
Viral Video Truk Buang Sampah Ilegal di Hutan Gunungkidul, WALHI Desak Pemda DIY Bertindak
-
Timses Pede Heroe-Pena Menang Pilkada Yogyakarta, Target 40 Persen Suara Terkunci
-
Mary Jane Bisa Kumpul Keluarga, Buat Pesan Menyentuh sebelum Keluar dari Lapas Jogja
-
Menteri LH Marah soal Sampah, 5 Truk dari Jogja Tertangkap Basah Buang Limbah di Gunungkidul
-
Anggaran Sampah Jogja Terungkap, hanya 40 Persen dari Rp96 Miliar untuk Atasi Timbunan