SuaraJogja.id - Indikasi kecurangan kembali muncul dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA di Yogyakarta. Orang tua menitipkan anaknya yang akan ikut PPDB ke SMA Negeri ke Kartu Keluarga (KK) orang lain.
Lembaga Ombudsman Indonesia (ORI) Perwakilan DIY menemukan, calon siswa dimasukkan ke KK orang yang bukan saudara ataupun keluarga yang rumahnya masuk zonasi radius sekolah yang dituju. Hal itu dilakukan agar calon siswa tersebut bisa diterima dari jalur Zonasi Radius di salah satu SMA Negeri favorit di Kota Yogyakarta.
“Kami mendapatkan banyak laporan dugaan kecurangan dalam PPDB tahun ini, ada 38 yang kami tindaklanjuti. Satu yang kami cermati dan dalami terjadi disalah satu SMA Negeri Yogyakarta dengan modus titip KK," papar Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masturi di Yogyakarta, Rabu (03/7/2024).
Menurut Budi, modus titip KK tersebut tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) PPDB. Tindakan orang tua ini dinilai memalukan karena meminjam KK orang lain demi memuluskan anaknya masuk sekolah favorit di Kota Yogyakarta.
Baca Juga: Soroti Pelaksanaan PPDB Kota Yogyakarta, Forpi: Lebih Baik Ketimbang Tahun Lalu
Padahal orang tua calon siswa merupakan Direktur salah satu perusahaan yang mengelola rumah sakit ini swasta di Yogyakarta. Alih-alih di Kota Yogyakarts, mereka bertempat tinggal di Jalan Kaliurang, Kabupaten Sleman.
“Dalam juklak dan juknis, anak yang dititipkan ke KK lain harus memiliki hubungan anak atau cucu dan minimal tergabung setahun terakhir dari proses pendaftaran dan bukan orang lain tanpa hubungan keluarga," tandasnya.
Atas temuan ini, lanjut Budi, ORI merekomendasikan calon siswa tersebut dianulir dari PPDB di sekolah yang bersangkutan. Sebab pemilik KK dijadikan wali sang anak yang hanya didukung akta notaris.
Padahal saat duduk di bangku SMP, calon siswa yang merupakan lulusan SMPN 5 Yogyakarta masih menggunakan nama orang tua. Seharusnya penggunaan wali lain hanya dibolehkan bagi anak yatim piatu atau alasan sejenis.
Hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perwalian anak bisa terwujud jika anak ditinggal meninggal kedua orang tua, korban perceraian, dan surat perwalian harus dikeluarkan pengadilan.
Baca Juga: PPDB SMP Yogyakarta: Kuota Jalur Disabilitas Terbatas, JPD Jadi Solusi
“Ini tidak, saat kami crosscheck ke alamat ternyata rumah dalam kondisi kosong dan dibenarkan oleh ketua RT. Barulah saat kita kunjungi ulang, sesuai jadwal verifikasi faktual sang anak ada di rumah ditemani kedua orang tuanya," paparnya.
Sementara Koordinator Tim Pemantau PPDB ORI DIY, Chasidin mengungkapkan tahun ini marak orang tua yang menunjuk seseorang sebagai wali anaknya untuk iktu PPDB. Biasanya wali memiliki rumah yang masuk radius sekolah yang akan dituju.
"Dari 38 laporan yang kami dalami, sebagian besar terkait dengan penahanan ijazah karena anak didik belum menyelesaikan biaya administrasi dan mengganggu proses pendaftaran ke SMA," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Ajak Masyarakat datang ke TPS 27 November, Habib Nabil Bicara Nasib Masa Depan Bogor
-
Sosok Istri Dedy Yon Supriyono, Calon Wali Kota Tegal yang Pingsan Saat Kampanye
-
Gibran Minta PPDB Online Zonasi Dihapus, Apa Gantinya?
-
Seni Menyampaikan Kehangatan yang Sering Diabaikan Lewat Budaya Titip Salam
-
Adu Pendidikan Supian Suri Vs Imam Budi, Panas Saling Serang di Debat Terakhir Pilkada Depok
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
Terkini
-
Sunarso Dinobatkan Sebagai The Best CEO untuk Most Expansive Sustainable Financing Activities
-
Reza Arap Diam-Diam Tolong Korban Kecelakaan di Jogja, Tanggung Semua Biaya RS
-
Sayur dan Susu masih Jadi Tantangan, Program Makan Siang Gratis di Bantul Dievaluasi
-
Bupati Sunaryanta Meradang, ASN Selingkuh yang Ia Pecat Aktif Kerja Lagi
-
Data Pemilih Disabilitas Tak Akurat, Pilkada 2024 Terancam Tak Ramah Inklusi