Kelas Diliburkan, UGM Persilakan Mahasiswa Turun ke Jalan Gelar Aksi Demo Revisi UU Pilkada

SuaraJogja.id - Gelombang protes terhadap perlawanan balik kekuatan mayoritas DPR atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilihan Kepala Daerah melalui revisi UU Pilkada terus datang. Tidak terkecuali dari kalangan mahasiswa. 

Sejumlah kelas di Universitas Gadjah Mada (UGM) bahkan turut diliburkan. Mereka mempersilakan mahasiswanya untuk turun ke jalan.

Menteri Aksi dan Propaganda BEM KM UGM Arga Luthfi membeberkan hal tersebut. Massa aksi dari UGM sendiri akan bergerak dari Bundaran UGM menuju ke Parkiran Abu Bakar Ali (ABA) untuk berkumpul dengan massa lain.

"Nanti dari UGM sendiri terdiri dari beberapa unsur fakultas dan lembaga dan organ-organ yang dari UGM. Nanti kita kumpul terlebih dulu di bunderan kemudian nanti kita bareng-bareng moving ke parkiran abu bakar ali," ujar Arga ditemui di Bunderan UGM, Kamis (22/8/2024).

Baca Juga: Sosok Tegas, Guru Besar FH UGM Sigit Riyanto Meninggal Dunia

"Kemudian di Abu bakar ali kita bergabung dengan massa aksi yang lain ke nanti DPRD dulu, kemudian dilanjutkan ke titik nol," imbuhnya.

Massa aksi UGM terdiri dari berbagai unsur termasuk mahasiswa dari sejumlah fakultas. Dia membenarkan tentang adanya kelas kosong. 

"Kebetulan di Fisipol sudah ngasih statement khusus dan diliburkan kelasnya dan beberapa fakultas-fakultas lain meliburkan untuk kita bareng-bareng membersamai turun aksi hari ini," tegasnya.

Dalam aksi ini massa aksi membawa tuntutan terkait dengan pembatalan RUU Pilkada. Menurutnya pembahasan itu sebagai salah satu upaya melanggengkan kekuasaan yang harus dihentikan.

"Tuntutannya adalah satu membatalkan RUU Pilkada yang sangat kacau itu terutama yang bisa melanggengkan kekuasaan politik dinasti dari Presiden Jokowi dan juga kita menolak politik dinasti dan juga pencerabutan demokrasi yang dilakukan oleh satu pihak tertentu," tuturnya.

Baca Juga: Kandidat untuk Pilkada Jateng Masih Diseleksi, PDIP Siapkan Nama-nama Ini

"Apalagi bahaya juga kalau RUU ini bisa melanggengkan Koalisi Indonesia Maju yang tentunya nanti akan berdampak di beberapa daerah yang berpotensi melawan kotak kosong, maka kami berusaha untuk menjaga demokrasi di republik ini," imbuhnya.