Terdampak Pandemi, 250 UMKM Jogja Ajukan Hapus Hutang Rp71 Miliar

SuaraJogja.id - Plh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY, Wisnu Hermawan menyebut ada hutang sebesar Rp71 miliar dari 250an debitur UMKM di Jogja. Hutang tersebut bisa saja dihapus jika rencana penghapusan hutang untuk petani dan UMKM bakal dilaksanakan oleh pemerintah. Sebanyak 250 UMKM yang memiliki permasalahan kredit ini akibat terdampak pandemi Covid-19

Penghapusan hutang itu bukan tanpa sebab, Wisnu mengatakan bahwa ada Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan penghapusan hutang petani dan UMKM yang akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya Presiden RI 2024-2029, Prabowo Subianto telah meneken PP Penghapusan Piutang Macet UMKM di bidang perikanan dan pertanian

Oleh karena itu, dia berharap segera turun aturan teknis yang menerangkan bagaimana hutang-hutang para pelaku UMKM ini dihapus.

"Hutang yang apa itu dia masuk lingkup PP itu atau yang bagaimana. Kita belum tahu," kata dia saat di Gunungkidul, Jumat (8/11/2024).

Baca Juga: Donald Trump Kembali Terpilih Sebagai Presiden Amerika, Ini Implikasinya ke Indonesia di Bidang Ekonomi dan Politik

Wisnu yakin tidak semua UMKM yang memiliki hutang masuk dalam kategori regulasi tersebut. Masuk tidaknya kategori pelaku usaha itu dinilai dari kemampuan pengusaha yang sudah tak lagi bisa melunasi hutang-hutang mereka.

Wisnu mengatakan sebenarnya pemda DIY sudah memiliki pengalaman berkaitan pembebasan hutang saat pasca gempa Jogja yang melanda pada 2010 silam. Hal itu sudah diselesaikan antara pemerintah dan pelaku usaha di DIY. Sekarang menurutnya justru lebih kuat bicaranya karena sudah ada peraturan pemerintah untuk menghapus kredit macet.

"Itu harapannya nanti adalah mereka [pengusaha] yang benar-benar tidak bisa membayar hutang karena bencana ini. Artinya ketika ada regulasi ini, para pelaku usaha bisa mengembangkan usahanya," kata dia.

Wisnu berharap hutang para pengusaha ini segera dihapus. Dengan demikian pelaku usaha bisa bebas dari BI checking ketika mereka melakukan hapus buku dan hapus tagih. Ke depannya pengusaha bisa kembali memulai usaha untuk mengembangkan produk mereka lebih luas.

"Istilahnya [bisa] berhutang kembali dalam situasi yang lebih normal," tambahnya.

Baca Juga: Bikin UMKM Kamu Naik Kelas, Ini Cara Daftar BRI UMKM EXPO (RT) 2025

Wisnu mengungkapkan jika sebenarnya beberapa bulan yang lalu memang ada keluhan dari pegiat UMKM yang mengadu ke Dinas Koperasi dan UMKM terkait rencana penghapusan hutang dari pemerintah pusat. Wisnu mengetahui ada hutang yang mencapai Rp 71 miliar dari pelaku usaha meski angka tersebut belum diverifikasi.