SuaraJogja.id - Dosen Fakultas Peternakan UGM Widodo, menyoroti Industri Pengolahan Susu (IPS) yang tidak mampu menyerap susu yang dihasilkan dari banyak peternakan lokal. Pembukaan keran impor yang terlampau besar ditengarai menjadi penyebabnya.
Akibatnya penyerapan produk susu lokal berkurang dengan alasan kualitas susu yang kurang baik. Widodo mengakui bahwa tingkat daya saing produk susu dalam negeri sangatlah kurang dibandingkan dengan produk susu dari luar negeri.
Ditambah susu yang diimpor dari luar negeri seringkali memiliki harga yang murah dengan kualitas yang tinggi. Ia mencontohkan, produsen dari luar negeri seperti Australia dan Selandia Baru mendapat subsidi dan dukungan fasilitas yang lebih banyak dari pemerintah mereka.
Selain itu, ada jumlah susu yang surplus melebihi kebutuhan negara-negara asing tersebut. Sehingga turut mempengaruhi harga susu yang diproduksi.
"Hambatan utama bagi peternak sapi perah dan produsen susu adalah daya saing kompetisi dengan produk susu luar negeri yang memiliki kualitas baik dan harga yang relatif lebih murah. Di banyak negara maju produksi bahan pangan termasuk susu lebih efisien, mendapatkan berbagi subsidi dari pemerintahnya, baik subsidi produksi maupun subsidi untuk ekspor," kata Widodo dalam keterangannya, Minggu (17/11/2024).
Sekilas, impor dari luar negeri terlihat sebagai suatu hal yang baik, terutama karena aktivitas dagang ini dapat menghadirkan susu dengan kualitas yang bagus di untuk masyarakat dengan biaya operasional yang murah untuk pengusaha. Namun ketika ditelisik lebih jauh, hal ini dapat menghancurkan mata pencaharian para peternak sapi di Indonesia.
"Masalahnya kalau itu tidak dilindungi petani dan peternak kita suruh kemana? Lama-lama kita jadi negara konsumen. Kalau sudah ketergantungan akan sulit, bayangkan tiba-tiba mereka stop ekspornya," ungkapnya.
Widodo mengatakan seharusnya pemerintah tidak hanya memperhatikan industri susu dari perspektif pengusaha saja. Melainkan juga dilihat dari perspektif para peternak sapi lokal.
Apalagi dia menilai kualitas produk susu di Indonesia sebenarnya mayoritas sudah bagus. Lagipula kualitas susu di Indonesia juga tidak bisa dijadikan alasan untuk membuka keran impor secara besar-besaran.
"Secara umum kualitas bukan masalah. Masalahnya ada di tata kelola susu nasional yang membiarkan susu impor mendominasi pasar domestik," tandasnya.
Terdapat beberapa opsi yang disarankan untuk diterapkan dalam kebijakan pemerintah guna melindungi produsen susu lokal. Pertama, meningkatkan tarif untuk produk impor susu, kedua, menaruh batas minimum penyerapan susu lokal yang harus dipenuhi IPS, dengan begitu produk susu lokal akan dapat terserap dengan lebih baik dan lebih merata di Indonesia.
"Makanya harusnya bentuk perlindungan praksis pemerintah itu membuat aturan bagi mereka yang diberi lisensi untuk mengimpor, harusnya diberi kewajiban membeli dari peternak lokal," cetusnya.
Widodo berharap supaya fenomena ini tidak terjadi lagi. Sehingga nasib para petani dan peternak di Indonesia makin terjamin dan dilindungi oleh negara.
"Jangan terulang lagi dan itu harus dikawal supaya produsen pangan, saya selalu bicara produsen pangan itu yo peternak, petani lebih luas. Itu mereka bisa hidup dari situ," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Rekonsiliasi Politik, Anies Baswedan Jadi Menteri Prabowo?
- Pelembap Viva Hijau vs Kuning, Apa Bedanya? Ini Manfaat Keduanya untuk Wajah
Pilihan
-
Inilah 5 Menteri yang Kinerjanya Paling Buruk Menurut Survei CELIOS
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
Terkini
-
Ketua Yayasan Little Aresha Dituntut 10 Tahun Penjara, 83 Anak Korban Minta Restitusi Rp2,12 Miliar
-
BRI Bidik Peluang Bisnis dari MotoGP Mandalika 2026
-
Pemerintah Berencana Buat Program Kuliah Gratis, PTS Terancam Gigit Jari Kehilangan Mahasiswa
-
Ngenes! Prabowo Tambah Pejabat, Transfer ke DIY Malah Susut Rp910 Miliar
-
MotoGP Mandalika 2026 Makin Ramah Lingkungan, BRI Peduli Kerahkan 500 Relawan