Guru Besar UGM: Pemerintah Jangan Asal Impor Soal Program Susu Gratis, Maksimalkan Upaya Kemandirian Susu Nasional

SuaraJogja.id - Guru Besar Fakultas Peternakan UGM, Widodo Hadisaputro, menyoroti rencana pemerintah untuk melakukan impor susu secara besar-besaran. Diketahui impor susu itu dilakukan untuk mensukseskan program minum susu gratis dari presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Widodo, pemerintah sebaiknya menghindari ketergantungan importasi susu. Agar tidak menjadi ajang aji mumpung bagi pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan dari agenda negara.

Diperlukan strategi khusus untuk menghindari ketergantungan impor susu. Pada saat bersamaan perlu untuk menggerakkan sektor peternakan sapi atau kambing perah, serta menghidupkan industri persusuan nasional demi kemandirian susu nasional jangka panjang. 

Kemandirian susu nasional hanya bisa dipenuhi dengan penambahan populasi sapi perah di Indonesia yang diiringi dengan peningkatan produktivitasnya. Selain itu, perlu ada penguatan teknologi untuk budidaya ternak perah yang lebih efisien dan efektif ditambah dengan sumber daya lahan untuk penyediaan pakan dan SDM yang mendukung. 

"Untuk mencapai hal ini, perlu manajemen budidaya pengelolaan ternak yang baik serta pemilihan dan penyediaan bibit indukan dengan kualitas genetik adaptif dengan iklim tropis basah di low land areas," kata Widodo, Sabtu (19/10/2024).

Soal rencana pemerintah untuk melakukan impor sapi dari Australia, New Zealand, Brazil, atau Eropa untuk memenuhi kebutuhan susu nasional tahun 2029 adanya peningkatan jumlah sapi perah betina dewasa menjadi 4x lipat dari saat ini, atau kurang lebih sebesar 2,3 juta ekor. Menurut Widodo memerlukan usaha yang luar biasa dengan risiko tidak sedikit. 

"Harapannya produksi susu akan meningkat 6 kali lipat menjadi 6 juta ton. Akan tetapi, mendatangkan ternak dalam jumlah besar seperti itu memerlukan tahapan yang sangat teknis dan saya kira membutuhkan effort yang luar biasa dengan mengikuti peraturan impor dari negara asal dan negara kita sendiri," terangnya. 

Widodo menilai negara perlu mengikuti peraturan negara asal, Peraturan Menteri Perdagangan No. 29 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan. Termasuk mematuhi protokol Badan Karantina Pertanian, dengan segala dokumen persyaratannya. 

"Salah satu yang perlu dicermati adalah karantina. Jangan sampai ternak datang membawa penyakit bawaan yang dapat menyebar ke ternak lokal seperti kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)," tegasnya.

Baca Juga: Terdampak Harga Kedelai Impor yang Makin Melambung, Perajin Tahu di Gunungkidul Menjerit

Tidak hanya dari segi birokrasi importasi saja, kata Widodo, negara dan pelaku usaha juga perlu memikirkan lokasi kandang, kesediaan hijauan yang baik sebagai pakan ternak, serta kesediaan lahan untuk hijauan. Akibatnya, akan muncul kompetisi penggunaan lahan bagi manusia dan hewan ternak.  

"Program kemandirian susu jangan hanya menguntungkan industri besar peternakan sapi perah, tetapi juga ditujukan untuk pengembangan peternakan sapi perah rakyat, baik melalui koperasi atau kelompok peternak," ucapnya. 

Di samping itu, diperlukan skema yang berlandaskan pada kerja sama antara korporasi besar dengan inti rakyat. Menurutnya, akan lebih baik bila rakyat dapat ikut mengembangkan sapi yang disediakan melalui korporasi besar. 

"Jika memungkinkan juga untuk masyarakat peternak, koperasi dan peternakan rakyat yang sudah eksis dengan skema yang memungkingkan mereka bisa memiliki, ini akan lebih riil," tandasnya.

Melalui skema tersebut, Widodo berharap akan ada lapangan kerja yang kian meluas, dibarengi dengan produksi susu yang meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Tidak terkecuali juumlah peternak yang meningkat dan mewujudkan transformasi industri yang tangguh dan berdampak pada transformasi konsumsi susu nasional. 

"Landscape impor sapi seperti ini jauh lebih baik agar tidak sampai mematikan produsen susu dalam negeri karena harganya mayoritas sedikit lebih mahal daripada impor, walaupun secara praktis-ekonomis memang lebih cepat impor susu," ujarnya.