SuaraJogja.id - Pakar Pembangunan Sosial UGM Yogyakarta Hempri Suyatna menyatakan, program transmigrasi di Papua masih diperlukan namun perlu adanya perbaikan proses seleksi yang dapat memastikan kesiapan calon transmigran untuk berbaur dengan masyarakat lokal.
Hempri Suyatna di Kabupaten Slemam Daerah Istimewa Yogyakarta Senin mengatakan, program transmigrasi perlu untuk dilanjutkan namun dengan beberapa catatan.
"Program transmigrasi harus dilakukan dengan paradigma inklusivitas. Salah satunya dengan cara perbaikan proses seleksi yang dapat memastikan kesiapan para transmigran untuk berbaur dengan masyarakat lokal," kata Hempri.
Menurut dia, transmigrasi yang inklusif bertujuan untuk menghindari terjadinya kesenjangan dan kecemburuan sosial antara para transmigran dengan masyarakat lokal, sehingga perlu dilakukan penataan proses pembauran.
"Hal ini diperlukan agar jangan sampai program transmigrasi justru meminggirkan masyarakat lokal. Proses ini harus disertai dengan monitoring dan evaluasi secara berkala," katanya.
Kemudian di sisi lain, lanjut Hempri, berkaitan dengan pernyataan Mentrans terkait larangan orang luar Papua ikut dalam program transmigrasi di Papua, perlu dilakukan komunikasi dan dialog lebih intensif dengan masyarakat lokal. Dengan demikian, harapannya program transmigrasi lokal dapat dioptimalkan.
"Berkaitan dengan hal itu juga, aspek ketersediaan dan status lahan harus jelas agar tidak terjadi klaim sekelompok warga terkait kepemilikan lahan yang rentan menimbulkan konflik," katanya.
Selain itu, lanjut Hempri, dalam konteks program transmigrasi lokal, penguatan kapasitas dan pendampingan juga perlu ditingkatkan.
"Hal ini diperlukan karena sejatinya program transmigrasi dilakukan dalam kerangka persebaran kesejahteraan dan peningkatan pembangunan daerah melalui persebaran penduduk," kata Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan UGM ini.
Baca Juga: Mengenang Mantan Rektor UGM Ichlasul Amal, Tokoh Reformasi hingga Pernah Tolak Tawaran Menteri
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja
-
Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
-
Whoosh Berpotensi Tembus Jogja, KCIC Ungkap Sejumlah PR yang Wajib Dipenuhi
-
Heboh Udara Jawa dan Jogja Makin Memburuk, BMKG Sebut Cuma Hasil Modeling
-
Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon