Sejumlah warga yang tergabung dalam elemen masyarakat Gabungan Rakyat Kabupaten Gunungkidul menuntut terduga anggota DPRD yang terlibat dalam video tak senonoh untuk dinonatifkan. Mereka menggelar aksi di depan gedung DPRD Gunungkidul, Selasa (26/11/2024). [Kontributor/Julianto]
Terkait dengan penonaktifan yang bersangkutan, lanjut dia, saat ini masih dalam proses. Dan keputusan penonaktifan itu akan dikembalikan ke partai di mana oknum anggota DPRD itu bernaung. Dan sampai saat ini yang besangkutan memang masih aktif.
"Sekarang beliaunya kan masih menjadi tim pemenangan salah satu paslon. Sehingga biar menjadi tanggungjawab pemenangan dulu..terus baru nanti akan diputuskan," ujarnya.
Kontributor : Julianto
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- 3 Sabun Muka Rekomendasi Dokter Estetika yang Ampuh Jaga Skin Barrier
Pilihan
-
Pertemuan di Rumah Presiden, Jampidsus Febrie Adriansyah Diminta Jentelmen Mundur
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
Terkini
-
Anggaran MBG Dipangkas Rp94 Triliun, Bagaimana Nasib Ratusan SPPG di Jogja?
-
Promo Kredit Kendaraan Berbunga 1,80% Meriahkan BRI KKB Expo 2026 di 131 Lokasi
-
8.000 Orang Lepas Status WNI dalam Lima Tahun, Indonesia Terancam Kehilangan SDM Berkualitas
-
Akademisi: Publik Berhak Menagih Kinerja jika Gaji Kepala Daerah Naik
-
Mandala Krida Terkendala Status Hukum, Erick Thohir Siap Jembatani Pemda dan KPK