Forum Cik Di Tiro: Menolak Lupa Kejahatan Politik Jokowi yang Menodai Demokrasi

SuaraJogja.id - Forum Cik Di Tiro menyampaikan seruan keras terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia dinilai telah mengkhianati nilai-nilai demokrasi yang dibangun selama 20 tahun pasca-Orde Baru.

Inisiator Forum Cik Di Tiro, Masduki, menyebut bahwa Jokowi tidak hanya dihitung sebagai presiden yang gagal secara kinerja. Melainkan juga sebagai sosok yang mengobrak-abrik demokrasi Indonesia dengan tindakan korupsi politik.

Hal itu disampaikan Guru Besar UII itu saat ditemui usai konferensi pers 'Catatan Akhir Tahun 2024 dan Pernyataan Awal Tahun 2025 Forum Cik Di Tiro: Menolak Lupa Dosa Jokowi dan Mewaspadai Prabowo', di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Rabu (8/1/2025).

"Sebetulnya yang paling sekarang tampak itu adalah upaya untuk 'forgotten' bagaimana publik dibangun konstruksi untuk melupakan dosa-dosa politik Jokowi yang menghancurkanleburkan gagasan pendiri bangsa tentang demokrasi. Nah, yang wujudnya berupa korupsi politik," kata Masduki.

Disampaikan Masduki, korupsi politik yang dimaksud bukan hanya merugikan negara secara finansial. Melainkan juga merusak struktur sosial dan politik bangsa. 

"Misalnya melalui pelemahan lembaga-lembaga negara untuk tujuan pribadi. Jadi, sebetulnya korupsi politik kan begitu. Jadi, menggunakan kekuasaan, lalu melumpuhkan institusi kenegaraan untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini, politik dinasti," ujarnya.

Ia mengungkapkan, selama pemerintahan Jokowi, lembaga-lembaga negara telah digunakan untuk memperkuat posisi pribadi dan politik. Padahal seharusnya menjadi benteng demokrasi.

Sebagai solusi terhadap ketidakadilan ini, Masduki menyerukan pengadilan publik, yaitu upaya untuk mengadili Jokowi secara moral, di luar sistem peradilan formal. 

"Maka, yang dibutuhkan sekarang adalah pengadilan publik. Pengadilan publik itu artinya pertama, publik itu harus mendapatkan satu, asupan. Baik dari masyarakat sipil, maupun dari kekuatan partai yang masih waras, ya, bahwa Jokowi itu orang jahat," tuturnya.

Baca Juga: Polresta Sleman Catat 1.285 Kasus Kejahatan Selama 2024, Didominasi Penipuan Online

"Jokowi itu adalah perusak demokrasi. Itu kan bentuk peradilan yang, peradilan itu kan moral ya. Jadi, jelas mengadili satu kesalahan moral dengan, mendegradasi yang bersangkutan secara moral. Itu pertama," imbuhnya. 

Masduki menambahkan meskipun tidak mudah ada upaya hukum terhadap Jokowi yang masih bisa dilakukan. Publik dalam hal ini masyarakat, masih bisa menggugat lewat KPK atau DPR. 

Kendati hasil akhirnya memang tetap akan susah untuk sesuai dengan harapan. Mengingat kini berada di tengah pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. 

"Kalau melihat hasil akhirnya mungkin tidak akan (berbuah manis), tapi proses pendidikan politik terjadi. Tetap (bisa dilakukan) walaupun kalau diproses di pengadilan tampaknya butuh waktu dan mungkin tidak akan, pernah terjadi. Kita belum punya pengalaman pemimpin politik yang diadili karena korupsi politik," cetusnya.