Sekolah Rakyat di Bawah Kemensos?, Dosen UGM Khawatir Timbulkan Stigma Negatif

"Saya pikir bukan tidak efisien tapi saya tidak yakin ketepatan untuk dilakukan saat ini. Kenapa kita tidak membenahi sistem yang sudah ada, kan untuk sekolah itu mendapat Dana BOS dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan apabila ingin meningkatkan kualitas pendidikan bagaimana meningkatkan dana BOS, memperbaiki kurikulum, dan meningkatkan kompetensi guru," terangnya.

Jika program ini tetap dipaksakan, Subarsono mengusulkan agar program ini ditempatkan di lokasi yang tepat sasaran. Sehingga ada tujuan jelas untuk mengentaskan permasalahan yang ada di Indonesia.

"Dibangun di daerah yang tepat seperti 3T [Tertinggal, Terluar, dan Termiskin]. Jadi, kriteria yang dibangun harus jelas seperti apa karena orientasinya untuk orang miskin, gratis, dan berasrama. Saya pikir pantasnya berada di daerah yang belum maju," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat akan dimulai di Jakarta. Namun, terkait waktu pelaksanaannya belum dipastikan karena pemerintah masih perlu membahas konsepnya secara matang.

Baca Juga: Kasus PMK Kembali Melonjak, Pakar UGM Desak Vaksinasi Menyeluruh

"Memang rencananya sesuai arahan Presiden dimulai di Jakarta dan sekitarnya, setelah itu nanti di tempat-tempat lain. Tapi kami ada beberapa tempat yang nanti kami usulkan jika konsepnya sudah matang," ujarnya ditemui usai rapat di kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Jakarta, Senin (13/1/2025).

Tidak menutup kemungkinan kalau daerah pelosok juga menjadi skala prioritas dalam pembuatan Sekolah Rakyat. Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan kalau program tersebut hanya untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.

"Nanti kita lihat ya prioritasnya, kita lihat. Tapi yang jelas ini adalah untuk KPM, keluarga penerima manfaat, dari golongan miskin ekstrim," imbuhnya.