Kementerian Pertanian Anggarkan Rp12 Triliun untuk Bangun Irigasi 2 Juta Hektare Sawah

SuaraJogja.id - Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun untuk membangun saluran irigasi yang akan mencakup 2 juta hektare sawah di seluruh Indonesia. Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperkuat sektor pertanian demi mencapai swasembada pangan.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pembangunan irigasi ini akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Kementrian Pertanian menganggarkan Rp12 triliun untuk membangun saluran irigasi di 2 juta hektare lahan pertanian seluruh Indonesia.

"Perhatian Presiden terhadap irigasi sangat luar biasa. Tidak ada lagi pembagian tanggung jawab berdasarkan skala wilayah seperti sebelumnya, semuanya kini ditangani oleh pemerintah pusat," ujar Menteri Pertanian saat berkunjung ke Bantul, Rabu (15/1/2025).

Selain irigasi, pemerintah juga terus memastikan ketersediaan sarana produksi pertanian lainnya, seperti benih, pupuk, alat mesin pertanian, dan bantuan lainnya. Menteri Pertanian menegaskan bahwa distribusi pupuk saat ini berjalan lancar dari Sabang hingga Merauke, tanpa ada kendala yang berarti.

Baca Juga: Kunjungi DIY, Mentan Salurkan Bantuan Lebih dari Rp19 Miliar untuk Atasi Dampak Bencana hingga Perlengkapan Pertanian

Namun, ia juga menyoroti pentingnya penyerapan gabah hasil panen sebagai kunci swasembada pangan. Menurutnya, penyerapan gabah adalah elemen utama. Jika harga gabah jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram, petani akan merugi.

"Saat ini, harga gabah berkisar antara Rp5.500 hingga Rp5.800 per kilogram. Jika ini terus terjadi, petani bisa kehilangan potensi pendapatan hingga Rp25 triliun," jelasnya.

Menteri Pertanian menegaskan bahwa Bulog memiliki peran strategis dalam menyerap gabah petani dengan harga minimal Rp6.500. Di mana Presiden sudah jelas berpesan agar gabah harus diserap dengan harga di atas HPP, tanpa pengecualian.

"Ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan," tegasnya.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, yang turut mendampingi kunjungan Menteri Pertanian ke salah satu daerah di Jakarta, menyatakan komitmen DPR untuk memastikan program-program pemerintah sampai ke petani.

Baca Juga: Datang Sendirian, Jokowi Temui Sri Sultan HB X di Keraton Kilen

"Kami melihat langsung bagaimana bantuan alat pertanian, seperti pompa air, sudah diterima oleh kelompok tani. Hasil panen juga meningkat hingga 7,7 ton per hektare, lebih tinggi dari rata-rata nasional," kata Titiek.