SuaraJogja.id - Kabupaten Sleman mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat sebanyak 16.960 ton pada tahun 2025. Terdapat perubahan ketentuan bagi petani yang ingin mengakses pupuk bersubsidi tersebut.
Plt. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Kabupaten Sleman, Suparmono menuturkan alokasi total pukul yang hampir mencapai 17 ribu ton itu dibagi dalam dua jenis. Terdiri dari pupuk urea sebanyak 9.490 ton dan NPK 7.470 ton.
"Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman tahun 2025 adalah urea 9490 ton dan NPK 7470 dengan jumlah petani mencapai 52.010 NIK," kata Suparmono, Minggu (26/1/2025).
Suparmono memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di Bumi Sembada selama ini masih tercukupi. Termasuk pada awal tahun 2025 ini yang stoknya masih relatif aman untuk masyarakat.
"Saya cek di kelompok pengecer yang sudah ditunjuk pemerintah ketersediaan aman, sejauh ini aman dan kayaknya komitmen pemerintah untuk memenuhi pupuk sejak awal tahun. Saya sudah keliling ngecek pupuk memang ada di lapangan. Saya yakin aman," ucapnya.
Pada tahun 2024 kemarin, diungkapkan Suparmono, serapan pupuk urea terealisasi sebesar 75 persen atau terdistribusi 7.203 ton dari total alokasi 9.642 ton. Sementara untuk NPK terealisasi sebesar 80 persen dengan total 6.042 ton dari keseluruhan 7.516 ton.
Terkait dengan mekanisme penebusan pupuk bersubsidi oleh para petani, Suparmono bilang ada sedikit perubahan. Masyarakat bisa membeli pupuk bersubsidi itu tanpa kartu tani.
Namun syaratnya nama para petani harus sudah tercantum dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Jika sudah tercantum maka, petani bisa menebus pupuk subsidi itu dengan KTP saja tanpa perlu kartu tani.
"Jadi yang sekarang, yang penting yang beli ada didaftar e-RDKK kalau ada di situ silakan datang ke pengecer pupuk langsung beli di situ tanpa kartu tani gapapa, nunjukkan KTP tapi yang penting nama dia ada di situ," tuturnya.
Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Produksi Padi, DP3 Sleman Dorong Peningkatan Keterampilan Petani
"Jadi harus ada diinput oleh penyuluh ke e-RDKK itu. Jadi setiap agen penyalur yang ditunjuk itu sudah punya daftarnya, petani tinggal datang di situ, namanya ada ya sudah dilayani. Enggak perlu [kartu tani], pakai KTP aja, yang penting namanya ada e-RDKK," sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Izin Bodong! Daycare Little Aresha Jogja Ternyata Tak Berizin, 53 Anak Jadi Korban Kekerasan
-
Satu Kamar Diisi 20 Anak! Polresta Jogja Bongkar Praktik Tak Manusiawi di Daycare Umbulharjo
-
BRILink Agen Mekaar Bertransformasi Jadi Motor Ekonomi dan Lifestyle Micro Provider
-
Berawal dari Ijazah Ditahan, Eks Karyawan Bongkar Dugaan Kekerasan Anak di Daycare Little Aresha
-
Bukan Sekadar Luka, Video Buktikan Anak-anak di Daycare Little Aresha Diikat Tanpa Baju