SuaraJogja.id - Kabupaten Sleman mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat sebanyak 16.960 ton pada tahun 2025. Terdapat perubahan ketentuan bagi petani yang ingin mengakses pupuk bersubsidi tersebut.
Plt. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Kabupaten Sleman, Suparmono menuturkan alokasi total pukul yang hampir mencapai 17 ribu ton itu dibagi dalam dua jenis. Terdiri dari pupuk urea sebanyak 9.490 ton dan NPK 7.470 ton.
"Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman tahun 2025 adalah urea 9490 ton dan NPK 7470 dengan jumlah petani mencapai 52.010 NIK," kata Suparmono, Minggu (26/1/2025).
Suparmono memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di Bumi Sembada selama ini masih tercukupi. Termasuk pada awal tahun 2025 ini yang stoknya masih relatif aman untuk masyarakat.
"Saya cek di kelompok pengecer yang sudah ditunjuk pemerintah ketersediaan aman, sejauh ini aman dan kayaknya komitmen pemerintah untuk memenuhi pupuk sejak awal tahun. Saya sudah keliling ngecek pupuk memang ada di lapangan. Saya yakin aman," ucapnya.
Pada tahun 2024 kemarin, diungkapkan Suparmono, serapan pupuk urea terealisasi sebesar 75 persen atau terdistribusi 7.203 ton dari total alokasi 9.642 ton. Sementara untuk NPK terealisasi sebesar 80 persen dengan total 6.042 ton dari keseluruhan 7.516 ton.
Terkait dengan mekanisme penebusan pupuk bersubsidi oleh para petani, Suparmono bilang ada sedikit perubahan. Masyarakat bisa membeli pupuk bersubsidi itu tanpa kartu tani.
Namun syaratnya nama para petani harus sudah tercantum dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Jika sudah tercantum maka, petani bisa menebus pupuk subsidi itu dengan KTP saja tanpa perlu kartu tani.
"Jadi yang sekarang, yang penting yang beli ada didaftar e-RDKK kalau ada di situ silakan datang ke pengecer pupuk langsung beli di situ tanpa kartu tani gapapa, nunjukkan KTP tapi yang penting nama dia ada di situ," tuturnya.
Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Produksi Padi, DP3 Sleman Dorong Peningkatan Keterampilan Petani
"Jadi harus ada diinput oleh penyuluh ke e-RDKK itu. Jadi setiap agen penyalur yang ditunjuk itu sudah punya daftarnya, petani tinggal datang di situ, namanya ada ya sudah dilayani. Enggak perlu [kartu tani], pakai KTP aja, yang penting namanya ada e-RDKK," sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Sleman Bidik 400 Ribu Wisatawan Selama Libur Lebaran 2026, Sektor Jip dan Candi Jadi Andalan
-
Rute dan Biaya Mudik Jakarta Yogyakarta via Motor dan Mobil: Panduan Lengkap Lebaran 2026
-
Lebaran Tanpa Pulang Kampung: Kisah Pilu Pekerja di Yogyakarta, Tiket Mahal dan Ekonomi Sulit
-
Mudik Gratis BUMN 2026 Bersama BRI: Kuota 5.000 Pemudik dan 175 Bus
-
Antisipasi Macet di Gerbang Tol Purwomartani, Polda DIY Siagakan Tim Urai dan Pos Pantau