Sempat Mundur, Program Makan Gratis Pelajar Yogyakarta Siap Digelar 17 Februari

SuaraJogja.id - Para pelajar di Kota Yogyakarta bisa bernafas lega. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya akan dilaksanakan.

Sempat mundur beberapa kali sejak pertengahan Januari 2025 lalu, program pemberian makan siang secara gratis ditargetkan bisa dimulai 17 Februari 2025 mendatang.

"Iya, mundur dua kali. Kemarin katanya tanggal 3 [Februari 2025], tapi mundur lagi tanggal 17 [Februari 2025]," ujar Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Jogja Widiatmoko Herbimo dikutip Sabtu (1/2/2025).

Berdasarkan informasi yang didapat dalam rapat bersama dengan sejumlah stakeholder, menurut Bimo ada empat sekolah di Kecamatan Umbulharjo, mulai tingkat SD, SMP hingga SMA dan SMK di Kota Yogyakarta yang digadang-gadang menjadi pilot project program MBG tersebut. Sebut saja SDN Kotagede 5 Jogja, SMPN 10 Jogja, SMKN 4 Jogja dan SMKN 6 Jogja.

Baca Juga: Breaking News!: Gempa Mag 5,1 Guncang Jogja, Warga sempat Panik

Program tersebut akan menyasar 3.000 siswa yang berada di empat sekolah. Di SMKN 4 Jogja, program tersebut rencananya hanya akan diikuti sekitar 617 siswa.

"Tanggal 17 [Februari] kan kami kunjungan industri ke Bali yang [siswa] kelas 2, jadi hanya [siswa] kelas 1 [yang ikut MBG]. [Kelas 3 PKL], jadi [yang ikut MBG] itu sekitar 617 [siswa]," jelasnya.

Bimo menambahkan, dari informasi yang didapat sekolah itu, makanan akan dikirim langsung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke SMKN 4. Kemudian pihak sekolah bertanggung jawab dalam pendistribusiannya ke kelas-kelas.

Sejumlah aturan juga harus diterapkan pihak sekolah. Di antaranya makanan yang disediakan tidak boleh dibawa pulang siswa.

"Untuk sabun cuci piring, tidak boleh menggunakan A atau B, itu," ujarnya.

Baca Juga: Alissa Wahid Anggap Program Makan Bergizi Gratis Tepat, Asalkan

Secara terpisah, Sekda DIY, Beny Suharsono mengungkapkan, Pemda DIY siap bila diminta bantuan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melaksanakan program MBG di masing-masing kabupaten/kota. Termasuk cara pengolahan dan penambahan anggaran Rp42 Miliar untuk pelaksanaan program tersebut.

"Kalau dananya sudah siap, propinsi dan kabupaten siap kalau membantu, kan ada satkernya [satuan kerja]," ujar dia.

Kontributor : Putu Ayu Palupi