Pakar Politik UGM Kuliti Delapan Program Hasil Terbaik Cepat di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

SuaraJogja.id - Pakar Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati menguliti 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Kendati secara survei tingkat kepuasan masyarakat cukup tinggi terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama.

Diketahui berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik masing-masing tercatat sebesar 80,9 persen dan 79,3 persen.

Mada menyoroti delapan program hasil terbaik cepat untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 yang disampaikan Prabowo-Gibran dalam kampanye kemarin.

Baca Juga: Danais DIY Dipangkas Buntut Efisiensi Anggaran, Program RTLH Terancam Tak Maksimal

Pertama memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Sejauh ini program tersebut memang sudah berjalan lewat Makan Bergizi Gratis (MBG) tapi secara desain program itu belum jelas.

"Menurut saya desain makan bergizi gratis ini enggak jelas. Jadi, ada baiknya kalau ini sebenarnya bisa menjadi karena ini istilahnya itu delapan program hasil terbaik cepat ini harusnya bisa lebih diperjelas desainnya," kata Mada, kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).

Kedua menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50 persen dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten, Mada bilang hal itu juga tak kelihatan kinerjanya.

"Apalagi kalau kita bicara belum dilantiknya kepala daerah. Jadi, peran kepala daerah atau pemerintah daerah menjadi sangat penting juga untuk mengakselerasi ya, jalannya program," ujar Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM itu. 

Lalu ketiga mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 

Baca Juga: Inpres Efisiensi Anggaran Bikin MICE DIY Merana, PHRI: Omzet Anjlok 50 Persen

"Sudah berjalan itu, bahkan sudah ribuan, traktor ekskavator dikirim ke Papua. Tapi, apa desainnya, prosesnya partisipatif atau enggak membuka lahan itu dan seterusnya, dan sebagainya. Itu juga enggak jelas dan yang kemudian justru, dinamika dengan masyarakat lokal di sana. Menurut saya ini juga belum terealisasi," ungkapnya.