Scroll untuk membaca artikel
Galih Priatmojo | Hiskia Andika Weadcaksana
Jum'at, 07 Februari 2025 | 17:17 WIB
Pakar Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati. [Suarajogja.id/Hiskia Andika Weadcaksana]

Ketujuh melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. 

"Belum kelihatan. Rumah baru rencana 3 juta rumah, masih rencananya sangat awal sekali, tidak ada bedanya dengan ketika kampanyenya kemarin," ucapnya.

"Padahal sudah 100 hari, harusnya 100 hari itu sudah ada desain di masing-masing program hasil terbaik cepat ini," imbuhnya.

Terakhir atau ke delapan, mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen. Dia menyoroti target pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen.

Baca Juga: Danais DIY Dipangkas Buntut Efisiensi Anggaran, Program RTLH Terancam Tak Maksimal

"Ini harus kelihatan di 100 hari pertama praktis, 8 persen itu masih sangat terasa ambisius," tandasnya.

Mada kemudian mempertanyakan hasil survei approval yang mencapai 80 persen. Namun ia menduga ada peran pemerintah yang menganulir kebijakannya sendiri tentang kenaikan PPN 12 persen.

"Tapi, kemudian ya gimana ya, ini programnya sendiri di-cancel, tapi dianggap capaian. Ya, gitu kan. Jadi ya, yang terakhir adalah LPG Itu juga dianulir kebijakannya. Ada dua realitas yang menurut saya senjang dan kita harus cari penjelasannya," pungkasnya.

Load More