Scroll untuk membaca artikel
Galih Priatmojo | Hiskia Andika Weadcaksana
Jum'at, 07 Februari 2025 | 17:17 WIB
Pakar Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati. [Suarajogja.id/Hiskia Andika Weadcaksana]

Keempat yakni membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Dia bilang program itu juga masih sekadar wacana saja tanpa desain jelas.

"Desainnya seperti apa lagi-lagi, Kita belum paham," tandasnya.

Kelima yaitu melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 

"Menurut saya deflasi, menurunnya daya beli dan seterusnya di 100 hari pertama itu sebenarnya menunjukkan situasi yang ada di 100 hari pertama pemerintahannya sekarang ini," imbuhnya.

Baca Juga: Danais DIY Dipangkas Buntut Efisiensi Anggaran, Program RTLH Terancam Tak Maksimal

Keenam menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, serta TNI/Polri, dan pejabat negara. Dia menanyakan realisasi dari program ini dengan kini berbagai efisiensi anggaran dan di tengah isu ASN tanpa THR.

Ketujuh melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. 

"Belum kelihatan. Rumah baru rencana 3 juta rumah, masih rencananya sangat awal sekali, tidak ada bedanya dengan ketika kampanyenya kemarin," ucapnya.

"Padahal sudah 100 hari, harusnya 100 hari itu sudah ada desain di masing-masing program hasil terbaik cepat ini," imbuhnya.

Terakhir atau ke delapan, mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen. Dia menyoroti target pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen.

Baca Juga: Inpres Efisiensi Anggaran Bikin MICE DIY Merana, PHRI: Omzet Anjlok 50 Persen

"Ini harus kelihatan di 100 hari pertama praktis, 8 persen itu masih sangat terasa ambisius," tandasnya.

Load More