SuaraJogja.id - Ekonom UGM Yudistira Hendra Permana menyoroti tren daya beli masyarakat yang menurun di tahun 2025. Menurutnya pemerintah perlu mengantisipasi hal tersebut sejak dini.
Krisis global yang belum sepenuhnya pulih semenjak pandemi Covid-19, kata Yudis ikut menjadi salah satu penyebab. Apalagi ditambah dengan konflik geopolitik hingga krisis energi dan ekonomi.
"Tentunya, Indonesia sebagai bagian dari perekonomian global, maka dampak berbagai level itu pasti terdampak dan ini sesuatu yang jelas menyebabkan berbagai tekanan ekonomi bagi menurunnya kemampuan daya beli masyarakat," kata Yudis, Sabtu (15/2/2025).
Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB) Sekolah Vokasi (SV) UGM itu bilang dampak krisis yang terjadi pascapandemi tidak langsung dirasakan pada tahun 2022. Melainkan baru dirasakan sekarang.
Namun, hal yang lebih krusial adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengantisipasi kondisi tersebut pada tahun 2024 dan 2025.
"Kita lihat terjadi deflasi secara gradual sampai hari ini. Kondisi yang sempat membaik di akhir tahun memunculkan optimisme, namun momentum Pilkada dan libur natal dan tahun baru tidak akan berlangsung lama," ucapnya.
Dia menuturkan angka pertumbuhan ekonomi pasca pandemi covid-19 masih stagnan di angka sekitar lima persen. Sehingga kondisi ekonomi Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja.
Diperparah dengan kondisi lapangan pekerjaan dan upah yang tidak terjamin. Kondisi ini yang membuat masyarakat merasakan ketidakpastian yang cukup tinggi.
"Kondisi ini membuat masyarakat lebih waspada dalam membelanjakan uangnya dan menahan konsumsi," tandasnya.
Ketidakpastian ekonomi ini menurut Yudis menyebabkan masyarakat menahan tingkat konsumsi seperti bahan pangan hingga bahan tersier.
"Ketika permintaan menurun, produsen juga akan berhitung yang dapat berdampak pada layoff pegawai, PHK, dan sebagainya," tambahnya.
Tren kemampuan daya beli yang menurun bisa berdampak jangka panjang jika tidak diantisipasi dengan baik. Momen bulan puasa dan Lebaran ini bahkan dapat menjadi salah satu pembuktian sebab biasanya tingkat konsumsi naik pada momen ini.
"Menurut saya, tahun ini akan sedikit berbeda pola konsumsi umumnya. Masyarakat lebih akan menyimpan dananya sampai akhir tahun lagi," ucapnya.
Berbagai hal strategis harus dilakukan guna mengantisipasi menurunnya tingkat daya beli masyarakat. Salah satunya dengan memangkas anggaran perjalanan dinas dan seremoni yang sekarang sedang ramai dibahas.
"Tentunya biaya perjalanan dinas dan seremoni bisa dipangkas, tetapi kalau kemudian faktanya seperti ada glamping untuk kepala daerah yang baru dilantik menunjukkan bahwa cara-cara pemerintah tidak berubah, tidak ada pikiran untuk mitigasi dan sense of crisis-nya," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Anti Hujan! 10 Destinasi Wisata Indoor Jogja Paling Asyik untuk Liburan Keluarga
-
3 Rekomendasi SUV Bekas, Type Premium Bisa Dibawa Pulang dengan Modal Rp80 Jutaan
-
Demi Keselamatan Publik! Mahasiswa UMY Gugat UU LLAJ ke MK Setelah Jadi Korban Puntung Rokok
-
Harda Kiswaya di Persidangan: Hibah Tak Pernah Dikaitkan Pilkada
-
7 Fakta Panas Sidang Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman: Bupati Harda Kiswaya Terlibat?