Kabinet Gemoy Dikritik, Massa Aksi Indonesia Gelap Bakar Water Barrier di Depan Istana Kepresidenan Jogja

SuaraJogja.id - Massa aksi Indonesia Gelap di Yogyakarta membakar water barrier atau pembatas jalan tepat di depan Gedung Agung atau Istana Kepresidenan Yogyakarta, Kamis (20/2/2025). Sejumlah spanduk pun ditempelkan tepat di gerbang pintu masuk Gedung Agung.

Berdasarkan pantauan SuaraJogja.id, mula-mula massa berorasi di depan Gedung Agung Yogyakarta. Kemudian ada seorang yang dari kelompok massa yang membawa botol air mineral berisi bensin.

Seketika asap hitam langsung mengepul tinggi di area tersebut. Setelah dilihat ternyata ada tiga water barrier yang sudah dilahap si jago merah.

Tidak sedikit massa aksi yang kemudian melempar sampah-sampah minuman dan jajan mereka ke kobaran api tersebut. Hal itu membuat api semakin tinggi namun setelah beberapa saat api pun padam dengan sendiri.

Baca Juga: Suarakan Tagar Indonesia Gelap, Ribuan Massa Hitamkan Kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer

"Kita di sini karena pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat," teriak salah satu orator aksi.

Diketahui seruan #IndonesiaGelap masih menggema di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta. Setelah aksi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi pada Senin (17/2/2025) lalu, ekspresi ketidakpuasan itu masih belum surut hingga sekarang.

Sebelumnya, Sana Ulaili, salah seorang koordinator dari Forum Cik Di Tiro menuturkan aksi Jogja Memanggil kali ini akan merespon beberapa hal secara damai tanpa kekerasan dalam bentuk apapun.

Pertama terkait dengan pemangkasan anggaran di berbagai sektor yang berdampak pada semakin berlapisnya kesengsaraan rakyat sehingga banyak terjadi PHK di mana-mana.

"Kedua tentang kabinet gemoy yang tidak lebih sebagai medium pemuasan nafsu politik bukan keadilan dan kesejahteraan rakyat," kata Sana.

Baca Juga: Aksi 'Indonesia Gelap' Bergulir di Jogja, Mahfud MD: Banyak Program Pemerintah yang Terang

Ketiga menyoroti tentang efisiensi yang bukan pada sektor dasar yang menyangkut hajat rakyat akan berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik. Keempat, meminta agar MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan sehingga tidak mengurangi anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Kelima pemangkasan anggaran untuk infrastruktur berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat seperti jembatan, jalan-jalan pedesaan, sekolahan yang layak dan lain-lain

"Keenam konsesi tambang kepada ormas dan kampus dalam bentuk riset, tenaga ahli adalah bentuk pembungkaman kontrol masyarakat sipil dan akademisi, hilangnya independensi," katanya.

Ketujuh, keputusan model pemadam kebakaran (fite management and decision) seharusnya tidak diterapkan oleh pimpinan selevel pejanat negara nomer 1. Sebab hal itu sangat menyusahkan misalnya saja PPN 12 persen, gas hingga konsesi tambang.

Terakhir kedelapan, mendesak untuk menghentikan PSN karena memunculkan konflik agraria dan kerusakan lingkungan di berbagai tempat. Serta merampas ruang hidup perempuan dan keadilan antar generasi.

"Estimasi peserta yang mengikuti aksi mencapai 1.000 orang," sebut dia.