SuaraJogja.id - Ribuan massa dari Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) DIY dan masyarakat kembali melakukan aksi unjukrasa. Kali ini mereka menyikapi seruan dari Tagar Indonesia Gelap atau #IndonesiaGelap dengan berunjukrasa dari parkir Abu Bakar Ali menuju Titik Nol Km, Kamis (20/2/2025).
Massa yang berkumpul sekitar pukul 11.00 WIB mengenakan pakaian serba hitam. Mereka membawa berbagai spanduk tuntutan dan seruan akan kondisi bangsa Indonesia saat ini.
Aksi ini digelar untuk menyikapi sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap menyengsarakan rakyat. Sebut saja program efisiensi anggaran yang digulirkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 yang berdampak ke berbagai sektor seperti pendidikan hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tak efektif.
Koordinator Lapangan aksi Indonesia Gelap, Derian di sela aksi mengungkapkan, mereka mempertanyakan kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai lebih dari Rp750 Triliun. Jumlah tersebut bukan anggaran yang kecil bagi keberlangsungan bangsa ini.
Baca Juga: Viral Eks Teras Malioboro 2 Penuh Tumpukan Sampah, Begini Klarifikasi Pemda DIY
"Kami ingin menolak Inpres yang memangkas anggaran pendidikan. Sampai saat ini, kami tidak tahu ke mana anggaran yang dipotong itu akan dialokasikan. Tidak ada penjelasan dari Presiden mengenai hal ini," paparnya.
Hal senada disampaikan perwakilan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jogja, Mustafa yang menyatakan, massa mengusung slogan Indonesia Gelap sebagai simbol kritik terhadap pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Gelapnya Indonesia mencerminkan matinya nurani para penguasa yang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat.
"Indonesia Gelap bagi kami berarti matinya nurani penguasa yang tidak menghiraukan tuntutan rakyat. Aksi ini bukan hanya terjadi di Jogja, tetapi juga serentak di berbagai daerah di Indonesia," jelasnya.
Dicontohkan Mustafa, efisiensi anggaran Prabowo akhirnya berdampak pada pemangkasan anggaran pendidikan. Presiden disebut lebih memprioritaskan program MBG dibandingkan pendidikan anak-anak bangsa.
"Kami khawatir efisiensi anggaran ini akan terus meningkat dan berdampak pada semakin terbatasnya akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat," tandasnya.
Baca Juga: Dukung Peningkatan Layanan Kesehatan, Menko PMK Resmikan Fasad RSA UGM
Sementara Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma, mengungkapkan, untuk mengamankan aksi unjukrasa kali ini, Polresta menurunkan sekitar 400-an personel. Aparat keamanan juga mengawal aksi mulai dari titik kumpul, sepanjang perjalanan, hingga lokasi akhir di Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Berita Terkait
-
Selain Ijazah, Risman Sianipar Soroti Skripsi Jokowi yang Ternyata Berbeda dengan Teman Seangkatan
-
Terungkap, 5 Fakta di Balik 3 Mobil Polisi Terbakar Dekat TPU Pondok Ranggon
-
Datang ke UGM, Roy Suryo Ungkap Jurusan yang Diambil Jokowi Tak Ada
-
Jokowi Tak Lagi Pakai Kacamata di Masa Tua seperti di Foto Ijazah, Netizen: Kalian Percaya?
-
Jokowi Ternyata Wisuda Dulu Baru Serahkan Skripsi ke UGM, Roy Suryo: Itu kan Aneh
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
- Kata Anak Hotma Sitompul Soal Desiree Tarigan dan Bams Datang Melayat
Pilihan
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
-
Laga Sulit di Goodison Park: Ini Link Live Streaming Everton vs Manchester City
-
Pemain Keturunan Jawa Bertemu Patrick Kluivert, Akhirnya Gabung Timnas Indonesia?
-
Jadwal Dan Rute Lengkap Bus Trans Metro Dewata di Bali Mulai Besok 20 April 2025
-
Polemik Tolak Rencana Kremasi Murdaya Poo di Borobudur
Terkini
-
Insiden Laka Laut di DIY Masih Berulang, Aturan Wisatawan Pakai Life Jacket Diwacanakan
-
Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Asing, BRImo Kini Hadir dalam Dua Bahasa
-
Ribuan Personel Polresta Yogyakarta Diterjunkan Amankan Perayaan Paskah Selama 24 Jam
-
Kebijakan Pemerintah Disebut Belum Pro Rakyat, Ekonom Sebut Kelas Menengah Terancam Miskin
-
Soroti Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Dokter Spesialis, RSA UGM Perkuat Etika dan Pengawasan