Spanduk Kritik Pemerintah Hiasi Kampus UGM, Seribu Massa Jogja Bergerak di Aksi Indonesia Gelap

SuaraJogja.id - Seruan #IndonesiaGelap masih menggema di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta. Setelah aksi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi pada Senin (17/2/2025) lalu, ekspresi ketidakpuasan itu masih belum surut.

Kini ekspresi itu muncul dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Sejumlah sudut kampus biru itu terpampang sejumlah spanduk bertuliskan nada kritikan terhadap pemerintah.

Berdasarkan pantauan SuaraJogja.id, spanduk-spanduk itu sudah muncul di sudut gedung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) dan Fakultas Hukum.

Dari keterangan tertulis yang diterima, aksi Jogja Memanggil kali ini akan merespon beberapa hal secara damai tanpa kekerasan dalam bentuk apapun.

Baca Juga: Demo ke DPRD Bantul, Mahasiswa Minta Prioritaskan Pendidikan Ketimbang MBG

Pertama terkait dengan pemangkasan anggaran di berbagai sektor yang berdampak pada semakin berlapisnya kesengsaraan rakyat sehingga banyak terjadi PHK di mana-mana.

"Kedua tentang kabinet gemoy yang tidak lebih sebagai medium pemuasan nafsu politik bukan keadilan dan kesejahteraan rakyat," dikutip dari keterangan tertulis yang dibagikan oleh koordinator aksi FCD, Kamis (20/2/2025).

Ketiga menyoroti tentang efisiensi yang bukan pada sektor dasar yang menyangkut hajat rakyat akan berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik. Keempat, meminta agar MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan sehingga tidak mengurangi anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Kelima pemangkasan anggaran untuk infrastruktur berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat seperti jembatan, jalan-jalan pedesaan, sekolahan yang layak dan lain-lain

"Keenam konsesi tambang kepada ormas dan kampus dalam bentuk riset, tenaga ahli adalah bentuk pembungkaman kontrol masyarakat sipil dan akademisi, hilangnya independensi," ungkapnya.

Baca Juga: Soal Kampus Kelola Tambang, Wamendiktisaintek Stella: Jangan Buru-buru

Ketujuh, keputusan model pemadam kebakaran (fite management and decision) seharusnya tidak diterapkan oleh pimpinan selevel pejabat negara nomor 1. Sebab hal itu sangat menyusahkan misalnya saja PPN 12 persen, gas hingga konsesi tambang.