Wakil Ketua MPR: Perguruan Tinggi Punya Kredibilitas Yakini Takkan Ikut Kelola Tambang

SuaraJogja.id - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meyakini perguruan tinggi (PT) tidak akan mencari kesempatan untuk ikut mengelola lahan dan usaha tambang.

Menurutnya, pengelolaan tambang membutuhkan keahlian, portofolio, pengalaman dan modal yang besar.

"Perguruan tinggi berdiri dengan berbagai syarat untuk mengelola pendidikan. Karena itu untuk memenuhi persyaratan mengelola tambang maka konsekuensinya perguruan tinggi harus bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kemampuan dan pengalaman mengelola tambang batu bara," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

"Pada titik itu, mencari partner yang sesuai dan mampu bersinergi dengan perguruan tinggi juga membutuhkan proses dan belum tentu bisa terjalin dengan cepat. Ibaratnya mencari jodoh itu tidak bisa diburu-buru, apalagi dipaksakan," lanjutnya.

Baca Juga: Tanggapi Wacana Perguruan Tinggi Dapat Konsesi Tambang, UGM Pastikan Belum Ada Pembahasan

Selain itu, dia juga meyakini civitas academica di perguruan tinggi yang terbiasa mengambil keputusan secara ilmiah akan mempertimbangkan secara hati-hati dengan berdasarkan pada kajian mendalam.

“Kita paham bahwa perguruan tinggi berisikan para akademisi yang terbiasa melakukan analisis secara scientific, berbasis data dan rasionalitas yang tinggi. Sehingga menurut saya belum tentu mereka langsung memutuskan mengambil keputusan mengelola pertambangan," ujar Eddy.

"Apalagi jika kajian akademik yang dilakukan mengenai usaha pengelolaan tambang batu bara ini ternyata menurut mereka berpotensi menjauhkan perguruan tinggi dari tujuan utama pendiriannya yaitu sebagai pilar pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan," sambung dia.

Eddy menilai banyak perguruan tinggi di Indonesia yang telah berdiri puluhan bahkan ada yang lebih dari 100 tahun dan mereka memiliki kredibilitas dan kewibawaan akademik yang tinggi.

Oleh karena itu, perguruan tinggi akan berpikir ulang untuk masuk ke sektor usaha tambang apabila pengelolaan tambang ini berpotensi meruntuhkan reputasi yang telah dibangun sekian lama.

Baca Juga: Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tegas Tolak Rencana Konsesi Tambang untuk Perguruan Tinggi

Misalnya, akibat pengelolaan yang tidak ramah lingkungan, permasalahan sosial atau pemilihan mitra tambang yang tidak bertanggung jawab.

Ia juga mengakui perguruan tinggi memerlukan sumber dana yang tidak kecil untuk bisa senantiasa meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikannya.

Apalagi jika kita mengejar target Indonesia Maju tahun 2045, kita membutuhkan banyak world class universities sehingga peluang pengelolaan tambang ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mendanai berbagai kegiatan dan pengembangan kampus ke depan.

“Namun saya juga meyakini, bahwa perguruan tinggi akan berpikir dan menimbang dengan sangat cermat dan penuh kehati-hatian sebelum masuk ke sektor baru yang sangat berbeda dengan dunia pendidikan ini," pungkas dia.