SuaraJogja.id - Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, menilai kepala daerah pemenang pilgub dan pilbup yang didominasi oleh koalisi KIM Plus tidak menjamin keselarasan kebijakan dan program antara pusat dan daerah.
Hal itu mengingat tak sinkronnya perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah selama ini justru berakar pada peraturan perundang-undangan.
"Kalau saya melihat persoalannya itu lebih kepada ketidaksinkronan antara regulasi di pusat dan daerah," kata Alfath, Jumat (21/2/2025).
Menurut Alfath, dominasi KIM Plus sebagai pemenang kontestasi Pilkada 2024 lalu memang sudah didesain sejak awal. Sehingga hal itu bukan sesuatu yang mengejutkan lagi.
"Terutama di wilayah-wilayah kabupaten, tapi apabila di wilayah urban atau perkotaan, masyarakatnya lebih terdidik dan lebih mempunyai kesadaran kritis," ucapnya.
Menyikapi kondisi ini, Alfath mengajak kelompok masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, hingga kaum terdidik di dunia perguruan tinggi tetap kritis mengawal pemerintahan. Mengingat para kepala daerah yang baru itu merupakan bagian dari partai pendukung pemerintah.
Masyarakat tetap diminta menjadi pengawas pemerintahan sehingga dapat mengambil untuk sikap kritis. Termasuk terhadap kebijakan yang dianggap berpotensi korup dan penyalahgunaan kekuasaan.
"Kalau ada potensi korup, ada potensi abuse of power harus dikontrol sehingga publik bisa mengakses suara informasi itu dengan baik," tandasnya.
Di sisi lain, harapannya tentu saja dunia kampus dan setiap pemangku kepentingan dapat mengawal jalannya pemerintahan," imbuhnya.
Baca Juga: Aksi 'Indonesia Gelap' Bergulir di Jogja, Mahfud MD: Banyak Program Pemerintah yang Terang
Diketahui sebanyak 481 Kepala daerah telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025) kemarin.
Adapun kepala daerah yang dilantik sekarang ini didominasi oleh pasangan yang diusung oleh gabungan partai-partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus, yang merupakan koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Berita Terkait
-
Hasto Resmi Ditahan, KPK Didesak Segera Limpahkan Berkas ke Pengadilan dan Tangkap Harun Masiku
-
Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah, DPR RI Ingatkan Jaga Integritas, Jangan Korupsi
-
Suarakan Tagar Indonesia Gelap, Ribuan Massa Hitamkan Kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer
-
Dikukuhkan Jadi Guru Besar Bidang Filsafat Pendidikan, Siti Murtiningsih Soroti Pendidikan di Era Kecerdasan Buatan
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Jika Prabowo Pilih Dasco Jadi Cawapres, Gerindra Bisa Kawal Agenda Besar Pemerintahan
-
Pecah di Cikarang dan Jogja, Konser Koplo Jomlo Fest Siap Ekspansi di Dalam dan Luar Negeri
-
BRI Hadirkan Community of Payroll, Buka Peluang Bisnis Sampingan bagi Nasabah
-
Karhutla dan Overtourism Ancam Pariwisata Indonesia, Destinasi Wisata Alam Bisa Hilang
-
Ride in Style TRIPLE Hadir di Jogja, Satukan Komunitas Vespa Lewat Fashion dan Musik