Kepala Daerah Didominasi dari KIM Plus, Masyarakat Diajak Tetap Kritis Cegah Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

SuaraJogja.id - Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, menilai kepala daerah pemenang pilgub dan pilbup yang didominasi oleh koalisi KIM Plus tidak menjamin keselarasan kebijakan dan program antara pusat dan daerah. 

Hal itu mengingat tak sinkronnya perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah selama ini justru berakar pada peraturan perundang-undangan.

"Kalau saya melihat persoalannya itu lebih kepada ketidaksinkronan antara regulasi di pusat dan daerah," kata Alfath, Jumat (21/2/2025).

Menurut Alfath, dominasi KIM Plus sebagai pemenang kontestasi Pilkada 2024 lalu memang sudah didesain sejak awal. Sehingga hal itu bukan sesuatu yang mengejutkan lagi.

Baca Juga: Aksi 'Indonesia Gelap' Bergulir di Jogja, Mahfud MD: Banyak Program Pemerintah yang Terang

"Terutama di wilayah-wilayah kabupaten, tapi apabila di wilayah urban atau perkotaan, masyarakatnya lebih terdidik dan lebih mempunyai kesadaran kritis," ucapnya.

Menyikapi kondisi ini, Alfath mengajak kelompok masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, hingga kaum terdidik di dunia perguruan tinggi tetap kritis mengawal pemerintahan. Mengingat para kepala daerah yang baru itu merupakan bagian dari partai pendukung pemerintah.

Masyarakat tetap diminta menjadi pengawas pemerintahan sehingga dapat mengambil untuk sikap kritis. Termasuk terhadap kebijakan yang dianggap berpotensi korup dan penyalahgunaan kekuasaan. 

"Kalau ada potensi korup, ada potensi abuse of power harus dikontrol sehingga publik bisa mengakses suara informasi itu dengan baik," tandasnya.

Di sisi lain, harapannya tentu saja dunia kampus dan setiap pemangku kepentingan dapat mengawal jalannya pemerintahan," imbuhnya.

Baca Juga: Para Kepala Daerah Terpilih Jalani Cek Kesehatan Jelang Pelantikan, Kemendagri Ungkap Hasilnya

Diketahui sebanyak 481 Kepala daerah telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025) kemarin.