Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah, DPR RI Ingatkan Jaga Integritas, Jangan Korupsi

SuaraJogja.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, mengimbau 961 kepala daerah yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis pagi (20/2/2025).

"Menjaga integritas adalah ujian berat bagi kepala daerah. Selama masa kepemimpinan, integritas harus tetap dijaga demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih," ujar Abdullah dikutip dari Antara, Kamis.

Abdullah menjelaskan, ratusan kepala daerah tersebut telah dipilih secara demokratis berdasarkan perolehan suara terbanyak. Oleh karena itu, suara rakyat yang telah memilih mereka harus dipertanggungjawabkan dengan memberikan pelayanan publik terbaik.

Lebih lanjut, Abdullah mengungkapkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan terbesar bagi kepala daerah. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga tahun 2024, tercatat 167 kepala daerah di Indonesia terlibat kasus korupsi. Selain itu, sepanjang periode 2004-2024, KPK menangani 618 kasus korupsi di pemerintahan kabupaten dan kota.

Baca Juga: Hasto Kooperatif Penuhi Panggilan KPK, Singgung Pelanggaran HAM dan Transparansi

"Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi kepala daerah baru. Jangan sampai mereka mengikuti jejak kepala daerah sebelumnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK," tegas Abdullah.

Abdullah juga memberikan peringatan tegas kepada para kepala daerah baru agar menjauhi segala bentuk tindakan korupsi.

Ia berharap kepemimpinan baru ini dapat menjadi contoh dalam membangun pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas.

Pelantikan serentak 961 kepala daerah hasil Pilkada 2024 ini menandai babak baru dalam kepemimpinan daerah di seluruh Indonesia. Kepala daerah yang dilantik terdiri dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih.

Diharapkan, mereka mampu menghadirkan perubahan positif melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel demi kemajuan daerah masing-masing.

Baca Juga: Prabowo Bentuk Danantara, Tokoh Kritik Jokowi Jadi Dewas: 'Tuntut Diadili, Kok Jadi Pengawas?'