SuaraJogja.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengimbau pemerintah daerah (pemda) agar meningkatkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengawasi harga bahan pokok selama bulan Ramadan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya langkah ini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang digelar bersamaan dengan Sertifikasi Produk Halal di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemdagri, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Bima meminta pemda memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang stabil.
"Selain itu, kami mendorong gerakan menanam dan meningkatkan frekuensi operasi pasar atau program pangan murah dengan menggandeng berbagai lembaga terkait," ujar Bima dikutip dari Antara, Selasa.
Pemda juga diharapkan menjalin kerja sama dengan daerah yang memiliki produksi surplus guna memenuhi kebutuhan bahan pokok. Selain itu, pemda perlu menambah suplai komoditas yang mulai mengalami kelangkaan di pasaran.
Bima menekankan pentingnya koordinasi pemda dengan Perum Bulog dan pihak terkait untuk memastikan pasokan tetap terjaga.
"Pemda harus memastikan rantai pasok dan distribusi berjalan lancar. Satgas TPID juga perlu mengintensifkan inspeksi guna mencegah praktik penimbunan stok oleh pelaku usaha" tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bima secara khusus meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk lebih serius dalam mengendalikan inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, inflasi di Papua Pegunungan mencapai 7,99 persen.
Ia menekankan perlunya pengendalian lebih ketat, terutama pada komoditas sayuran seperti sawi hijau dan bayam. Jika distribusi menjadi faktor utama penyebab kenaikan harga, ia mengimbau pemda untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan agar alur logistik berjalan lebih baik.
Baca Juga: Para Kepala Daerah Terpilih Jalani Cek Kesehatan Jelang Pelantikan, Kemendagri Ungkap Hasilnya
Selain itu, pemda juga didorong untuk memantau masa panen padi yang sedang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.
"Kami meminta perhatian penuh dari pemda untuk memastikan serapan gabah petani tetap sesuai harga pembelian pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram. Ini menjadi prioritas karena saat ini banyak daerah telah memasuki musim panen," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Rusunawa Gunungkidul Sepi Peminat? Ini Alasan Pemkab Tunda Pembangunan Baru
-
Kominfo Bantul Pasrah Tunggu Arahan Bupati: Efisiensi Anggaran 2026 Hantui Program Kerja?
-
Miris, Siswa SMP di Kulon Progo Kecanduan Judi Online, Sampai Nekat Pinjam NIK Bibi untuk Pinjol
-
Yogyakarta Berhasil Tekan Stunting Drastis, Rahasianya Ada di Pencegahan Dini
-
Tangisan Subuh di Ngemplak: Warga Temukan Bayi Ditinggalkan di Kardus