SuaraJogja.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengimbau pemerintah daerah (pemda) agar meningkatkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengawasi harga bahan pokok selama bulan Ramadan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya langkah ini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang digelar bersamaan dengan Sertifikasi Produk Halal di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemdagri, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Bima meminta pemda memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang stabil.
"Selain itu, kami mendorong gerakan menanam dan meningkatkan frekuensi operasi pasar atau program pangan murah dengan menggandeng berbagai lembaga terkait," ujar Bima dikutip dari Antara, Selasa.
Pemda juga diharapkan menjalin kerja sama dengan daerah yang memiliki produksi surplus guna memenuhi kebutuhan bahan pokok. Selain itu, pemda perlu menambah suplai komoditas yang mulai mengalami kelangkaan di pasaran.
Bima menekankan pentingnya koordinasi pemda dengan Perum Bulog dan pihak terkait untuk memastikan pasokan tetap terjaga.
"Pemda harus memastikan rantai pasok dan distribusi berjalan lancar. Satgas TPID juga perlu mengintensifkan inspeksi guna mencegah praktik penimbunan stok oleh pelaku usaha" tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bima secara khusus meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk lebih serius dalam mengendalikan inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, inflasi di Papua Pegunungan mencapai 7,99 persen.
Ia menekankan perlunya pengendalian lebih ketat, terutama pada komoditas sayuran seperti sawi hijau dan bayam. Jika distribusi menjadi faktor utama penyebab kenaikan harga, ia mengimbau pemda untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan agar alur logistik berjalan lebih baik.
Baca Juga: Para Kepala Daerah Terpilih Jalani Cek Kesehatan Jelang Pelantikan, Kemendagri Ungkap Hasilnya
Selain itu, pemda juga didorong untuk memantau masa panen padi yang sedang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.
"Kami meminta perhatian penuh dari pemda untuk memastikan serapan gabah petani tetap sesuai harga pembelian pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram. Ini menjadi prioritas karena saat ini banyak daerah telah memasuki musim panen," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 18 Maret 2026: Raih Pulsa, Skin Trogon Rose, dan Diamond
Pilihan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Resmi! Hasil Sidang Isbat Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
-
Link Live Streaming Liverpool vs Galatasaray: Pantang Terpeleset The Reds!
-
Israel Klaim Tewaskan Menteri Intelijen Iran Esmaeil Khatib
Terkini
-
Warga Bali di Desa Angseri dan Sarimekar Terima Paket Sembako dari BRI Peduli
-
Dinkes Sleman Siagakan Fasyankes 24 Jam Selama Lebaran, Antisipasi Kematian Ibu hingga Super Flu
-
5 Opsi Hotel di Area Gading Serpong, Lengkap dan Nyaman
-
Puncak Arus Mudik Lebaran, 53 Ribu Penumpang Padati Yogyakarta, KAI Tambah Kapasitas Perjalanan
-
Kasus Kecelakaan Laut Masih Marak, Delapan Posko Disiagakan di Pantai DIY Saat Libur Lebaran