Lauk Basi hingga Ditemukan Ulat, Makan Bergizi Gratis di Jogja Minta Dihentikan

SuaraJogja.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Yogyakarta nampaknya semakin bermasalah. Tak hanya sejumlah sekolah yang berhenti mendapatkan MBG di Kemantren Kotagede akibat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menghentikan distribusi makanan ke sekolah.

Yang terbaru, sejumlah siswa di SMKN 4 Yogyakarta beberapa kali menemukan ulat di nasi menu MBG yang mereka terima. Selain itu beberapa kali lauk dan sayur yang mereka dapat basi dan sudah tidak layak makan.

"Ada mungkin enam sampai tujuh kali nasi yang didapat siswa [dalam program MBG] yang ada ulatnya. Kalau yang sayur atau lauk yang basi lebih sering lagi," ujar Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Yogyakarta, Widiatmoko Herbimo di Yogyakarta, Senin (5/5/2025).

Selain basi dan ada ulat, menurut Bimo adakalanya siswa mereka tidak mendapatkan menu yang lengkap. Di tempat makan yang didapat, mereka hanya mendapatkan nasi dan sayur tanpa lauk dan buah.

Siswa juga beberapa kali mendapatkan buah yang tidak layak makan atau asam sehingga mereka terpaksa membuangnya.

Kondisi itu, menurut Bimo membuat sejumlah anak-anak menjadi trauma. Mereka menolak mengkonsumsi MBG dan memilih membeli jajan sendiri.

"Karena melihat ulat yang gerak-gerak di nasi, akhirnya siswa yang bersangkutan trauma dan tidak pernah mau lagi dapat MBG meski sudah kami ganti dengan lainnya," paparnya.

Saat pihak sekolah melaporkan ke SPPG, pihak penyedia justru berkelakar adanya ulat menandakan menu MBG yang disediakan bebas dari pestisida. Sekolah bahkan punya grup khusus untuk menampung keluhan dan masukan.

Namun pasca pelaporan masih juga ditemukan ulat ataupun makanan basi di menu MBG.

Baca Juga: Angka Perceraian Bikin Geleng-Geleng Kepala, Jogja Siapkan Sekolah Pra Nikah Bagi Calon Pengantin

Apalagi distribusi makanan dilakukan dalam jumlah besar dan dalam waktu terbatas. Sehingga kualitas dan pengawasan tidak bisa dijamin merata.

"Katanya sih dari penyedia, itu justru bagus karena tidak pakai pestisida. Tapi kan tetap saja, masak ada ulatnya terus dimakan?. Kami sudah laporkan ke penyedia Tapi ya tetap saja kejadian serupa berulang. Jumlah siswanya banyak, jadi mungkin kontrolnya tidak maksimal, " ungkapnya.

Bimo menambahkan, saat ini ada 1.200 siswa yang mesti dilayani mendapatkan MBG setiap harinya.

Hal ini membuat sejumlah guru dan tenaga kependidikan lain harus menyempatkan waktu yang cukup lama untuk bisa mendistribusikan MBG.

Waktu jeda makan bisa mencapai empat sampai enam jam karena pihak sekolah harus menunggu makanan datang, dibagikan dan kemudian dicek ulang. Hal ini mengganggu tugas-tugas utama staf dan guru.

Mereka tidak bisa mengerjakan pekerjaan utama dengan tepat waktu.

Guru dan tenaga kependidikan yang bertugas mendistribusikan MBG akhirnya terlambat mengerjakan pekerjaan lain hingga sore hari.

"Misal, karyawan yang harusnya menyusun laporan keuangan jadi harus ngurus piring. Misalnya kami ambil 30 porsi per kelas, kalau jam 12 belum diambil, kami harus keliling cari. Kadang ketinggalan di kelas A atau B. Itu sering sekali terjadi," jelasnya.

Sementara dari sisi siswa, respons terhadap program MBG pun terbagi. Ada siswa yang merasa terbantu karena mendapat makan gratis, namun banyak pula yang justru memilih tidak menyentuh makanan tersebut karena trauma dengan kualitasnya.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, SMKN 4 Yogyakarta menyatakan mereka tidak ingin melanjutkan program MBG pada tahun ajaran mendatang.

Apalagi SMK tersebut berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memberikan kewenangan lebih besar dalam pengelolaan dana dan program internal.

"Harapannya setelah tahun ajaran baru, kami tidak menerima lagi MBG. Karena bagi kami ini sudah menjadi beban tambahan, bukan bantuan. Banyak yang mengeluh juga, karena omzet mereka turun akibat MBG," paparnya.

Pihak sekolah beranggapan, anggaran MBG seharusnya dialihkan untuk peningkatan fasilitas pendidikan, seperti penyediaan pendingin ruangan atau alat bantu belajar alih-alih untuk MBG.

Terlebih di sekolah itu, satu kali makan bernilai Rp10.000/orang untuk 1.200 siswa membutuhkan anggaran besar yang mencapai Rp12 juta.

Meski sebenarnya program MBG memang dilandasi niat baik untuk membantu siswa dari segi pemenuhan gizi.

Namun dalam pelaksanaannya, perlu dievaluasi ulang agar tujuan utama pendidikan tidak justru terganggu karena buruknya implementasi.

"Dengan Rp 12 juta sehari, dalam satu hari kami bisa beli tiga unit AC. Kalau dipakai untuk memasang AC di kelas, suasana belajar jadi lebih nyaman. Murid dan guru juga sering bilang, kalau bisa milih antara AC atau makan MBG, mereka pilih AC," paparnya.

Secara terpisah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (disdikpora) DIY, Suhirman, Pemda DIY tidak bisa menghentikan program MBG. Pemda hanya bisa mendukung program pemerintah pusat tersebut.

"Kami mendukung program [MBG] nasional, jadi hal seperti itu [masalah yang terjadi] bisa disiasati. Kami akan koordinasi dan klarifikasi langsung dengan sekolahnya karena sejauh ini kami belum menerima laporan dari sekolah," paparnya.

Suhirman menambahkan, program MBG merupakan kebijakan dari pemerintah pusat melalui SPPG.

Disdikpora hanya menyiapkan sekolah karena penentuan lokasi tergantung dari SPPG, termasuk lokasi penyajian makanannya.

Disdikpora juga tidak bisa mengalihkan program MBG dari satu sekolah ke sekolah lain. Pemda hanya bisa membantu sekolah menyelesaikan kendala dan kekurangan yang terjadi, termasuk adanya laporan ulat dan makanan MBG yang basi.

"Sasarannya dari SPPG. Kami hanya menyediakan sekolah dan mempertimbangkan jaraknya dari pusat penyajian. Supaya tidak terlambat pengantaran makanannya. Untuk penambahan sekolah akan tergantung pada apakah ada perluasan program dari pusat. Kalau belum, ya tetap seperti sekarang.

Hingga saat ini, sejumlah SMK/SMA di kabupaten/kota yang jadi pilot project MBG.

Di antaranya di Kota Yogyakarta ada SMK 5, SMA 9, dan SMA 5. Di Kabupaten Gunung Kidul ada SMK 1, SMA 1, dan SMK 3.

Disdikpora belum tahu, berapa sekolah yang akhirnya tidak lagi mengikuti program tersebut karena kendala SPPG. Termasuk penambahan jumlah sekolah yang ikut program tersebut.

"Belum, dari pusat juga belum ada informasi soal penambahan. Iya, kalau dari pusat belum lanjut, ya kami juga belum bisa bergerak," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi