Makan Bergizi Gratis Tanpa APBN? Ini Rahasia 1351 Dapur Umum di Seluruh Indonesia

SuaraJogja.id - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut sudah ada 1.351 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Semua SPPG atau dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bahkan dibangun tanpa kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"1.351 [SPPG] itu, 100 persen adalah kemitraan. Jadi belum ada fasilitas yang dibangun melalui APBN gedungnya, seluruhnya 100 persen kemitraan dan 100 persen UMKM," ungkap Dadan, di SPPG Sambirejo, Breksi, Prambanan, Sleman, Selasa (20/5/2025).

Disampaikan Dadan, sebanyak 1.351 SPPG yang berjalan itu tersebar di 38 provinsi dengan kemampuan pelayanan mencapai 3,96 juta penerima manfaat.

"Target Bapak Presiden [Prabowo] akhir bulan ini 4 juta, insya Allah akan tercapai," ucapnya.

Baca Juga: Sebanyak 14 SPPG BUMDes di DIY Diluncurkan, Ekosistem Ekonomi Lokal Makin Dikuatkan

Menurutnya, pendekatan kemitraan ini memberi dampak ekonomi yang luas. Terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan perputaran uang di daerah.

"Dengan terbangunnya 1.351 saja, sekarang sudah ada 53.000 orang yang bekerja di dalamnya. Kemudian setiap satu-satuan pelayanan berdiri, itu juga ada minimal 15 supplier yang memasuk beras, telur, cabai, bumbu, lain-lain. Termasuk yang mengambil sampah dan minyak jelantahnya," ungkapnya.

"Ini sudah pergerakan ekonomi yang luar biasa karena 1 SPPG akan menerima uang Rp900 juta per bulan untuk daerah Jawa. Kalau di luar Jawa lebih besar lagi karena indeks kemahalannya tinggi. Nah, oleh sebab itu, dari Rp900 juta kurang lebih itu, 85 persennya untuk membeli bahan baku," tambahnya.

Belum lagi dengan 95 persen bahan baku yang diambil dari pertanian. Sehingga hal itu akan semakin mendorong produktivitas wilayah.

Menurutnya, keberhasilan program ini bergantung pada tiga kunci utama yakni anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Terkait anggaran Presiden Prabowo Subianto telah memastikan akan selalu menyediakan.

Baca Juga: Demi Makan Gratis, Belanja Modal Dikurbankan? Ekonom Ungkap Bahaya Program Prabowo Bagi Investasi Jangka Panjang

Sedangkan untuk aspek sumber daya manusia, Dadan menegaskan pentingnya pelatihan berkelanjutan.

"Sumber daya manusia yang kita selalu didik, terpusat, dan sekarang kita sedang mendidik 30.000 untuk menjadi kepala SPPG," ucapnya.

Sementara untuk infrastruktur, pemerintah tengah mendorong kehadiran SPPG di titik-titik strategis. Dadan mencontohkan lokasi dengan konsentrasi 3.000 siswa penerima manfaat akan menjadi prioritas.

Terkait dana APBN sendiri baru akan digunakan pada wilayah terpencil di mana kemitraan sulit untuk menjangkau.

Dengan keterlibatan banyak pihak dalam ekosistem gizi nasional, Dadan berharap program ini tak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa.

Jogja jadi Pilot Project

Seperti diketahui, Jogja menjadi daerah yang dipilih untuk memulai SPPG. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto meresmikan peluncuran 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Hal ini untuk semakin menguatkan komitmen pemerintah dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Menurut Yandri, pembangunan SPPG atau dapur untuk MBG ini bukan sekadar infrastruktur fisik. Ia menekankan pentingnya menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang mendukung program makan bergizi gratis.

"Nah, tadi juga kami sudah minta, bukan hanya membangun dapur, tapi ekosistem untuk makan bergizi gratis itu juga diciptakan di desa-desa. Misalnya cabainya, buahnya, telurnya, itu akan menciptakan ekosistem ekonomi yang luar biasa," kata Yandri.

Yandri mengapresiasi Forum BUMDes Yogyakarta yang telah memprakarsai pendirian 14 SPPG BUMDes sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional MBG.

Disampaikan Yandri, SPPG BUMDes ini bakal direplikasi ke sejumlah daerah lain di Indonesia. Sehingga semakin mendukung program pemerintah untuk diterapkan secara langsung.

"Jogja ini akan kita replikasi ke daerah lain, yang sekarang sedang berproses banyak. Nanti kita lapor ke Pak KSP sama Pak BGN kalau sudah siap kita resmikan lagi di provinsi lain," ucapnya.

Optimisme serupa disampaikan Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto. Dia berharap permulaan dari SPPG BUMDes di DIY ini dapat menjadi role model untuk daerah-daerah lain.

"Kita berharap akan menjadi getuk tular sebagai role model, Pak, ya, yang akan diperluas, sehingga ini akan menjadi proses pencapaian pada 82 juta yang pada penerima manfaat seperti yang ditargetkan oleh Kepala BGN," kata Putranto.