SuaraJogja.id - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto meresmikan peluncuran 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Hal ini untuk semakin menguatkan komitmen pemerintah dalam program makan bergizi gratis (MBG).
Menurut Yandri, pembangunan SPPG atau dapur untuk MBG ini bukan sekadar infrastruktur fisik. Ia menekankan pentingnya menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang mendukung program makan bergizi gratis.
"Nah, tadi juga kami sudah minta, bukan hanya membangun dapur, tapi ekosistem untuk makan bergizi gratis itu juga diciptakan di desa-desa. Misalnya cabainya, buahnya, telurnya, itu akan menciptakan ekosistem ekonomi yang luar biasa," kata Yandri di SPPG Sambirejo, Breksi, Prambanan, Sleman, Selasa (20/5/2025).
Yandri mengapresiasi Forum BUMDes Yogyakarta yang telah memprakarsai pendirian 14 SPPG BUMDes sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional MBG.
Disampaikan Yandri, SPPG BUMDes ini bakal direplikasi ke sejumlah daerah lain di Indonesia. Sehingga semakin mendukung program pemerintah untuk diterapkan secara langsung.
"Jogja ini akan kita replikasi ke daerah lain, yang sekarang sedang berproses banyak. Nanti kita lapor ke Pak KSP sama Pak BGN kalau sudah siap kita resmikan lagi di provinsi lain," ucapnya.
Optimisme serupa disampaikan Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto. Dia berharap permulaan dari SPPG BUMDes di DIY ini dapat menjadi role model untuk daerah-daerah lain.
"Kita berharap akan menjadi getuk tular sebagai role model, Pak, ya, yang akan diperluas, sehingga ini akan menjadi proses pencapaian pada 82 juta yang pada penerima manfaat seperti yang ditargetkan oleh Kepala BGN," kata Putranto.
Baca Juga: BUMDes DIY Siap Launching 15 Dapur Gizi, Dukung Program MBG dan Tekan Stunting
Tak lupa ia pun mengingatkan agar kebersihan dan higienitas dapur dijaga demi memastikan kualitas makanan yang diterima masyarakat.
"Pesan saya kepada seluruh SPPG yang ada dan yang akan melaksanakan agar dijaga kebersihannya, dijaga higienitasnya, agar masyarakat atau yang menerima itu betul-betul dalam kondisi sehat dan bersih," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan, secara umum satu SPPG dirancang untuk melayani antara 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat setidaknya dalam radius sekitar 4 kilometer.
"Ini daerah agregasi kan, kita batasi. Itu sangat tergantung nanti dari berapa jumlah penerimaan manfaat yang ada di sekitar 4 km. Kalau di sini [Jogja] bisa 3.000 orang lah satu SPPG," tambah Dadan.
Semua SPPG atau dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bahkan dibangun tanpa kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"1.351 [SPPG] itu, 100 persen adalah kemitraan. Jadi belum ada fasilitas yang dibangun melalui APBN gedungnya, seluruhnya 100 persen kemitraan dan 100 persen UMKM," ungkap Dadan.
Disampaikan Dadan, sebanyak 1.351 SPPG yang berjalan itu tersebar di 38 provinsi dengan kemampuan pelayanan mencapai 3,96 juta penerima manfaat.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Produk Viva Cosmetics yang Ampuh Atasi Flek Hitam, Harga di Bawah Rp50 Ribu
- Denada Akhirnya Akui Ressa Anak Kandung, Bongkar Gaya Hidup Hedon di Banyuwangi
- 5 Rekomendasi HP Layar AMOLED 120Hz Termurah 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- KUIS: Kalau Hidupmu Jadi Lagu, Genre Apa yang Paling Cocok?
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Dukung Asta Cita, BRI Fokuskan KUR untuk Perkuat Sektor Riil
-
Gustan Ganda di Sidang Tipikor: Dana Hibah Pariwisata Bukan Strategi Pemenangan Pilkada Sleman 2020
-
UU Keistimewaan DIY Tinggal Cerita Sejarah, GKR Hemas Desak Masuk Pembelajaran Sekolah
-
PSIM Yogyakarta Lepas Kasim Botan, Manajer Tim Spill Pemain Asing Baru
-
Isu Reshuffle Kabinet Kian Menguat, Akademisi Nilai Menteri Sarat Kritik Layak Jadi Evaluasi