Dana Parpol dari Negara? Prananda Surya Paloh: "Mungkin Niat Mulia, Tapi..."

"Saya rasa mungkin yang muda-muda mungkin boleh diberi kesempatan dan itu menunjukkan proses kanderisasi yang baik ya dari kita," tambahnya.

Terkait sikap politik NasDem terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, Prananda menegaskan komitmen partainya tetap solid.

Meskipun tak berada dalam kabinet, menurutnya, NasDem dan pemerintahan Prabowo-Gibran tetap akan menjadi mitra strategis.

"Itu sudah jelas bahwa Ketua Umum juga sudah sering menjelaskan, komitmen NasDem itu absolut 100 persen tidak usah diragukan lagi [dukung pemerintahan Prabowo-Gibran]," ujar dia.

Isu pemberian dana untuk parpol sudah mencuat sejak pekan lalu. KPK yang mengusulkan melihat bahwa tak sedikit pemimpin atau kepala daerah yang korupsi selepas mereka menjabat.

Baca Juga: Klaim Sekarang! Saldo DANA Kaget Jadi Simbol Solidaritas Digital: Berbagi Rezeki Receh di Masa Sulit

Hal itu dituding karena mahalnya biaya pemilu yang bisa menghabiskan ratusan, bahkan miliar rupiah bagi sang calon.

Maka dari itu, tak sedikit anggota parpol yang menduduki jabatan strategis justru bermain curang dengan anggaran.

Dana yang diambil dari APBN ke tiap parpol itu sendiri menuai pro dan kontra. Bahkan tak sedikit yang meminta hal itu dikaji lagi sebelum nantinya diketok

Bukan tanpa alasan, angka anggaran yang diberikan tentu sangat besar. Meski maksud KPK untuk mengurangi praktik korupsi di tiap kepala daerah, hal ini bisa jadi angin segar.

Terutama bagi kepala daerah yang tidak bisa menahan diri dan memilih korupsi untuk mengantongi pundi-pundi uang dari negara.

Baca Juga: Korupsi Mengintai? PAN Respon Usulan Dana Parpol dari Negara dengan Syarat Ini