Sinyal Hijau Mendagri: Pemda Boleh Gelar Acara di Hotel, Selamatkan Industri Pariwisata Sleman?

SuaraJogja.id - Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian belum lama ini memastikan tidak ada larangan bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk menggelar kegiatan di hotel maupun restoran.

Hal ini disambut baik oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa.

Dia mengatakan Pemkab Sleman akan mempelajari lebih dulu terkait batasan atau aturan yang ada terkait hal tersebut.

Danang tak memungkiri bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat turut berimbas kepada hotel dan restoran.

Baca Juga: Moratorium Hotel Sumbu Filosofi Diberlakukan, PHRI Desak Penertiban 17 Ribu Penginapan Ilegal

"Ya karena setelah ada efisiensi ini imbasnya juga pada hotel dan resto ini pada mengeluh sepi," ucap Danang dikutip, Minggu (8/6/2025).

Lampu hijau dari Mendagri soal pemda yang dapat menggelar dapat atau kegiatan lain di hotel itu dianggap sebagai angin segar.

"Jadi mungkin nanti akan kita pelajari aturan dan juga batasan-batasan dari pemerintah pusat ini. Agar hotel dan restoran juga tidak menjadi sepi dan juga akan bangkit lagi, karena kemarin realisasinya banyak yang mengeluh seperti itu," ungkapnya.

Terlebih lagi, kata Danang, kegiatan yang digelar hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE) akan dapat membantu industri tersebut intuk tetap bertahan.

Apalagi ada nasib banyak karyawan perhotelan dan restoran yang bergantung di sana.

Baca Juga: Rahasia Kopi Merapi Mendunia: Pemkab Sleman Bocorkan Strategi Tingkatkan Kualitas & Produksi

Kegiatan pemda yang kembali bisa diselenggarakan di hotel dan restoran dapat menghidupkan kembali industri tersebut dan mencegah PHK.

"Betul, itu yang paling penting [mencegah PHK massal]," ucapnya.

Disampaikan Danang, imbas efisiensi memang dirasakan oleh industri perhotelan dan restoran.

Beberapa bahkan sudah melakukan pengurangan jam kerja sejumlah karyawan.

"Jadi hasil diskusi kami dengan teman-teman PHRI, usaha hotel dan restoran, imbas dari penurunan ini kan tenaga kerja bahkan ini hotel resto sudah mensiasati bukan di-phk tapi jam kerja masuk bergantian, sehingga pendapatan berkurang karena kerja tidak seminggu full," ungkapnya.

"Tapi yang penting tidak berhenti yang bekerja ini, karena ya kalau memang omzet sepi resto hotel mau bayar dengan apa biayanya," imbuhnya.

Danang bilang Pemkab Sleman berkomitmen untuk berupaya terus mendukung industri perhotelan dan restoran. Sehingga perekonomian khususnya di Bumi Sembada masih tetap terus berjalan.

"Mudah-mudahan bisa kita siasatilah. Kita tidak melarang, tapi membatasi atau seperti apa, sehingga semua ekonomi ini berjalan. Sehingga semua sirkulasi keuangan jalan terus sehingga masyarakat juga bisa merasakan," kata dia.

Seperti diketahui, saat libur Lebaran 2025, tingkat okupansi di DIY anjlok hingga 20 persen lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Di Sleman, ratarata okupansi saat itu hanya sekitar 35,7 persen, dengan puncaknya di kisaran 54 persen.

Menjelang Idul Adha 2025, PHRI mencatat bahwa peningkatan pemesanan hotel baru terjadi mulai H+1, bukan tepat di hari Idul Adha.

PHRI pun mengeklaim target okupansi bisa saja mencapai 80 persen saat libur Idul Adha ini. Tapi hal itu perlu dilihat lagi bagaimana warga memilih liburan di momen ini.

Membandingkan saat lebaran kemarin, kunjungan wisatawan ke Sleman mencapai sekitar 436.600 orang—tertinggi 86.067 pengunjung pada tanggal 3 April 2025.

Sekitar 33 persen dari itu adalah wisata alam; kawasan Kaliurang-Pakem dilaporkan dikunjungi 17.900 wisatawan, dan aktivitas lava tour di Kaliadem mencapai 23.742 pengunjung.

Namun, kunjungan tinggi tidak serta-merta menguntungkan sektor perhotelan atau kuliner setempat karena wisatawan datang cuma sehari, tanpa menginap.

Selain itu, biaya perjalanan menjadi prioritas dibanding penginapan di tengah keterbatasan dana.

Lesunya angka wisatawan di Sleman saat momen lebaran kurban ini pun banyak faktornya. Pertama banyak orang lebih memilih berkurban dan berkumpul keluarga di rumah, baru kemudian bepergian H+1.

Selain itu, daya beli lemah, masyarakat lebih memilih perjalanan singkat tanpa menginap atau berbelanja berlebihan.